Definisi
Ius in bello, yang lebih dikenal luas sebagai hukum humaniter internasional (international humanitarian law), adalah cabang hukum internasional yang mengatur cara dan metode berperang serta memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak lagi ikut bertempur, seperti penduduk sipil, tawanan perang, dan prajurit yang terluka. Istilah ini sengaja dibedakan dari ius ad bellum, yang mengatur kapan suatu negara boleh menggunakan kekerasan bersenjata. Begitu konflik bersenjata benar-benar pecah, ius in bello berlaku secara otomatis kepada semua pihak yang bertikai, terlepas dari siapa yang memulai perang atau siapa yang berada di pihak yang benar secara politik.
Sumber utama ius in bello adalah empat Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahannya tahun 1977, ditambah seperangkat aturan yang lebih tua dari Konvensi-Konvensi Den Haag. Secara garis besar, aturan ini terbagi menjadi dua kelompok: Hukum Den Haag yang membatasi cara dan alat perang boleh digunakan, dan Hukum Jenewa yang melindungi orang-orang yang berada di luar pertempuran. Kedua kelompok aturan ini kini lazim disebut bersama sebagai hukum humaniter internasional.
Bagi orang Indonesia, ius in bello bukan sekadar teori yang berlaku di negara lain. Aturan ini mengikat setiap prajurit TNI yang bertugas dalam operasi militer, termasuk saat Indonesia mengirim Kontingen Garuda ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon, Kongo, atau Afrika Tengah. Indonesia telah meratifikasi keempat Konvensi Jenewa 1949 lewat undang-undang, sehingga kewajiban menghormati hukum humaniter ini bukan hanya komitmen moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat negara dan aparat bersenjatanya.
Dasar Hukum
Indonesia mengesahkan keempat Konvensi Jenewa 1949 melalui UU No. 59 Tahun 1958, yang berarti seluruh isi konvensi tersebut — mulai dari perlindungan tentara yang luka di medan perang, perlindungan korban di laut, perlakuan terhadap tawanan perang, hingga perlindungan penduduk sipil di masa perang — menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Pasal 3 Bersama yang termuat identik dalam keempat konvensi tersebut menjadi ketentuan minimum yang wajib dipatuhi bahkan dalam konflik bersenjata yang sifatnya bukan antarnegara, seperti pemberontakan bersenjata di dalam negeri.
Selain undang-undang pengesahan itu, hukum humaniter juga tercermin dalam doktrin dan hukum disiplin militer TNI, yang mewajibkan setiap prajurit mematuhi kaidah perang saat bertugas, baik dalam operasi militer selain perang di dalam negeri maupun dalam misi internasional. Pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh anggota TNI dapat diproses melalui peradilan militer, sesuai dengan sistem hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia.
Unsur-Unsur
Ius in bello dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang harus dipegang bersamaan, bukan dipilih salah satu saja. Pertama, prinsip pembedaan (distinction), yang mewajibkan pihak yang bertikai selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek militer dan objek sipil, sehingga serangan hanya boleh diarahkan ke sasaran militer yang sah. Kedua, prinsip proporsionalitas, yang melarang serangan apabila kerugian yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil diperkirakan jauh melebihi keuntungan militer konkret yang hendak dicapai.
Ketiga, prinsip keperluan militer (military necessity), yang membatasi kekerasan hanya sejauh benar-benar diperlukan untuk melumpuhkan lawan, bukan untuk menghukum atau membalas dendam. Keempat, larangan menimbulkan penderitaan yang berlebihan (unnecessary suffering), yang melarang penggunaan senjata atau metode perang yang menyebabkan luka atau penderitaan melampaui apa yang diperlukan untuk melumpuhkan musuh, seperti senjata kimia atau ranjau darat yang terus melukai warga sipil bertahun-tahun setelah konflik selesai.
Jenis-Jenis
Penerapan ius in bello berbeda tergantung jenis konflik bersenjatanya. Pada konflik bersenjata internasional, yaitu perang antarnegara, berlaku seluruh ketentuan keempat Konvensi Jenewa 1949 secara penuh, termasuk status tawanan perang bagi kombatan yang tertangkap. Pada konflik bersenjata non-internasional, seperti pemberontakan bersenjata terorganisasi melawan pemerintah suatu negara, yang berlaku secara minimum adalah Pasal 3 Bersama dan, jika negara tersebut meratifikasinya, Protokol Tambahan II 1977.
Perbedaan ini penting karena banyak konflik masa kini, termasuk sejumlah konflik bersenjata di berbagai negara berkembang, justru berbentuk non-internasional. Standar perlindungan yang berlaku memang lebih ringkas dibanding konflik antarnegara, tetapi tetap mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap siapa pun yang tidak lagi ikut bertempur.
Praktik di Pengadilan
Pelanggaran ius in bello dalam konflik bersenjata di Suriah menjadi salah satu contoh paling banyak didokumentasikan pada dekade terakhir, mulai dari serangan terhadap fasilitas kesehatan, penggunaan senjata kimia terhadap penduduk sipil, hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan. Dewan HAM PBB membentuk Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic untuk mengumpulkan bukti pelanggaran tersebut sebagai bahan potensi penuntutan kejahatan perang di kemudian hari.
Indonesia sendiri bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki yurisdiksi otomatis atas warga negara Indonesia. Namun ini tidak berarti pelanggaran ius in bello oleh prajurit Indonesia bebas dari pertanggungjawaban hukum — pelanggaran semacam itu tetap dapat diadili lewat peradilan militer nasional, sesuai dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Jenewa untuk menindak pelanggaran berat hukum humaniter yang dilakukan oleh aparatnya sendiri.
Perbedaan dengan Ius Ad Bellum
Ius in bello dan ius ad bellum sering tertukar padahal menjawab pertanyaan yang sama sekali berbeda. Ius ad bellum menjawab pertanyaan kapan suatu negara boleh menggunakan kekerasan bersenjata, misalnya untuk membela diri atau atas mandat Dewan Keamanan PBB. Ius in bello, sebaliknya, sama sekali tidak peduli siapa yang memulai perang atau apakah perang itu sah secara hukum internasional — begitu tembakan pertama terjadi, kedua pihak yang bertikai wajib mematuhi aturan cara berperang yang sama, tanpa memandang pihak mana yang “benar”.
Pemisahan ini disengaja agar korban perang tetap mendapat perlindungan, apa pun alasan di balik pecahnya konflik. Sebuah negara yang berperang secara sah menurut ius ad bellum tetap bisa melakukan kejahatan perang jika melanggar ius in bello, dan sebaliknya, pihak yang berperang tanpa dasar hukum yang sah tetap berhak menuntut perlakuan manusiawi bagi pasukannya yang tertangkap sesuai ius in bello.