Hukum Agraria

AJB adalah akta yang wajib dibuat di hadapan PPAT agar jual beli tanah sah beralih dan dapat didaftarkan balik nama di K...

Kegiatan penelitian riwayat tanah dan penetapan batas bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah sistematik berdasarkan...

Dokumen autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Alih fungsi lahan pangan berkelanjutan ke non-pertanian dilarang kecuali kepentingan umum; pelakunya tanpa izin bisa dip...

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup untuk pengambilan keput...

Aspek hukum kepemilikan dan pengelolaan apartemen sebagai satuan rumah susun berdasarkan UU Rumah Susun.

Balik nama sertifikat adalah pencatatan pemilik baru di buku tanah BPN, yang wajib diajukan PPAT paling lambat tujuh har...

Badan khusus yang mengelola ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, dan reforma agraria.

Pembatasan luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki satu orang atau keluarga berdasarkan UU 56/Prp/1960.

Ketentuan luas minimum tanah pertanian yang harus dimiliki petani agar layak secara ekonomis untuk diusahakan.

Pajak daerah yang dibayar pihak pembeli saat memperoleh hak atas tanah, dihitung dari NPOP dikurangi NPOPTKP dengan tari...

Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di Indonesia.

Dokumen resmi yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah terdaftar, disimpan di kantor pertanahan berdasarkan...

Camat ditunjuk Menteri ATR/BPN sebagai PPAT Sementara di kecamatan yang belum cukup PPAT, berdasarkan PP 37/1998 tentang...

Daftar resmi yang memuat nomor, lokasi, luas, dan penunjukan ke buku tanah dari setiap bidang tanah yang terdaftar.

Badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai UU No. 1 Tahun 2011.

Eksekusi hak tanggungan adalah penjualan objek jaminan melalui lelang ketika debitur cidera janji. Simak arti, dasar huk...

Fasilitas pemerintah berupa dukungan likuiditas kepada bank pelaksana untuk menyalurkan KPR bersubsidi bagi MBR.

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan...

Girik adalah bukti pembayaran pajak tanah era lama, bukan bukti kepemilikan; nilainya hanya sebagai alat bukti tertulis...

Garis batas minimum jarak bangunan terhadap tepi jalan, sungai, atau batas persil sebagai pengaturan tata bangunan.

Upaya menyelesaikan sengketa tanah lewat pengadilan negeri untuk soal kepemilikan atau PTUN untuk pembatalan sertifikat,...

Pengaturan hukum mengenai hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Hak milik atas tanah dari era kolonial Belanda yang dikonversi menjadi hak milik menurut UUPA bagi WNI.

Hak sewa turun-temurun atas tanah dari era kolonial Belanda yang dikonversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

HGB memberi hak mendirikan bangunan di atas tanah milik pihak lain selama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan dipe...

Hak Guna Usaha memberi wewenang mengusahakan tanah negara untuk pertanian atau perkebunan, dan bisa dicabut negara jika...

Hak Milik adalah hak atas tanah terkuat dan tanpa batas waktu menurut UUPA, tetapi Pasal 21 hanya mengizinkan warga nega...

Hak perseorangan atas unit rumah susun berikut tanah dan bagian bersama, dibuktikan SHM Sarusun sesuai UU 20/2011 tentan...

Hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain dari era kolonial yang dikonversi menjadi HGB oleh UUPA.

Hak Pakai memberi wewenang memakai tanah negara atau tanah orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan menjadi satu-satu...

Hak Pengelolaan adalah kewenangan dari hak menguasai negara yang dilimpahkan ke instansi pemerintah atau BUMN untuk meng...

Hak yang memberikan kedudukan istimewa kepada pihak tertentu untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara lebih dah...

Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang meliputi hak atas unit, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Hak Ulayat adalah kewenangan komunal masyarakat hukum adat memanfaatkan tanah di wilayah adatnya, diakui UUPA sepanjang...

Hak ahli waris atas tanah peninggalan berpindah sejak pewaris meninggal, tetapi baru diakui pihak ketiga setelah didafta...

Aturan penyelenggaraan perumahan dan permukiman menurut UU 1/2011, mencakup hak konsumen atas rumah layak dan kewajiban...

Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara sejak Putusan MK 35/2012.

Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dikuasai oleh negara sesuai UU Kehutanan.

Izin yang diberikan pemerintah daerah untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan gedung.

Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah.

Jual beli tanah sah kalau dibuat lewat akta PPAT dan didaftarkan ke kantor pertanahan; tanpa itu, haknya tak bisa dicata...

Bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya melalui proses pengukuran untuk keperluan pembangunan atau perumahan.

Wilayah yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap sesuai UU Kehutanan.

Angka persentase perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah yang menentukan batas maksimal area terbang...

Angka perbandingan luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah yang menentukan intensitas pemanfaatan ruang.

Penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah di pengadilan negeri ketika pihak yang berhak menolak bentuk atau besarann...

Kebijakan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemanfaatan tanah.

Konversi hak atas tanah adalah perubahan hak tanah lama era Belanda dan hukum adat menjadi hak milik, HGU, HGB, atau hak...

Fasilitas kredit perbankan untuk pembelian rumah atau properti residensial dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.

Tanah yang tidak dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai keadaannya, sifatnya, atau tujuan pemberian haknya.

Program pembaruan agraria berupa redistribusi tanah untuk mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilikan tanah.

Catatan pajak tanah di buku desa warisan era kolonial — bukan bukti kepemilikan, tetapi dapat dipakai sebagai alas hak s...

Lahan pertanian yang ditetapkan dan dilindungi secara hukum agar tidak dialihfungsikan demi ketahanan pangan.

Kejahatan pertanahan terorganisir lewat pemalsuan dokumen dan surat kuasa, dijerat pasal pemalsuan surat serta tindak pi...

Penyelesaian sengketa tanah lewat perundingan berbantuan mediator di BPN atau pengadilan, lebih cepat dan murah dibandin...

Proses perundingan antara pemegang hak atas tanah dengan instansi pemerintah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti...

Nilai yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai dasar pengenaan PBB, sekaligus batas bawah penghitungan BPHTB dan PPh fi...

Tindakan menduduki atau menguasai tanah secara fisik tanpa alas hak yang sah menurut hukum agraria Indonesia.

PBB dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak dan wajib dibayar tiap tahun; tunggakannya bisa menghambat jual beli karena buk...

Pungutan negara atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan UU No. 12 Ta...

Pajak atas bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak daerah berdasarkan UU 28/2009.

Pemisahan satu bidang tanah terdaftar menjadi beberapa sertifikat baru, diatur Pasal 48 dan 49 PP No. 24 Tahun 1997 tent...

Upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui pembangunan dan kegiatan pemanfaatan.

Pemberian hak atas tanah yang baru kepada pemegang hak setelah jangka waktu hak sebelumnya berakhir berdasarkan UUPA.

Pembebanan hak tanggungan dilakukan lewat APHT di hadapan PPAT dan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan agar kreditur...

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis akibat perubahan yang terjadi berdasarkan PP 24/199...

Kegiatan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.

Pengambilan tanah paksa oleh Presiden demi kepentingan umum dengan ganti kerugian layak berdasarkan UU 20/1961, upaya te...

Rangkaian kegiatan pencatatan data fisik dan yuridis bidang tanah oleh BPN untuk menjamin kepastian hukum.

Pendaftaran bidang tanah yang belum terdaftar lewat jalur sistematik PTSL atau sporadik, diakhiri penerbitan sertifikat...

Pendaftaran tanah atas inisiatif pemegang hak secara individual ke kantor pertanahan berdasarkan PP 24/1997.

Penertiban tanah berhak HGU, HGB, atau Hak Pakai yang tak diusahakan sesuai PP 11/2010, berujung penguasaan negara tanpa...

Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh gubernur sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib disertai ganti kerugian layak dan adil, dengan jalur keberatan ke pengadila...

Upaya mewujudkan tertib tata ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif-disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Pendudukan tanah tanpa alas hak yang sah, dapat dikenai kurungan dan denda berdasarkan PP 51/1960 selain gugatan pengoso...

Berpindahnya hak atas tanah lewat jual beli, hibah, waris, atau tukar-menukar, wajib dibuktikan akta PPAT agar bisa dida...

PPJB adalah perjanjian pendahuluan di hadapan notaris sebelum AJB, dan baru boleh dibuat developer setelah bangunan terb...

Penambahan jangka waktu HGU, HGB, atau Hak Pakai sebelum masa berlakunya habis, diajukan tanpa mengubah syarat pemberian...

Uraian teknis pemisahan satuan rumah susun yang menjelaskan batas dan bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama.

Peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang memuat bentuk, batas, luas, dan letak bidang tanah secara kadastral...

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli, hibah, dan hak tanggungan atas tanah dalam satu wilayah...

Upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,...

Badan hukum yang beranggotakan pemilik dan penghuni satuan rumah susun untuk mengelola kepentingan bersama.

PTSL adalah pendaftaran tanah serentak satu desa yang biaya sertifikatnya ditanggung negara, sementara biaya persiapan t...

Rencana rinci tata ruang di tingkat kecamatan/kawasan yang memuat peraturan zonasi sebagai acuan perizinan.

Pembagian tanah negara atau tanah kelebihan maksimum kepada petani dan masyarakat yang membutuhkan.

Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penata...

Kegiatan penimbunan dan pengeringan perairan atau bagian laut untuk mewujudkan lahan baru yang dapat dimanfaatkan.

Pencoretan catatan hak tanggungan dari buku tanah dan sertifikat setelah utang lunas, diatur Pasal 22 UU No. 4 Tahun 199...

Dokumen perencanaan pemanfaatan ruang berjenjang nasional-provinsi-kabupaten/kota yang jadi acuan izin lokasi, diatur UU...

Rumah susun sederhana yang satuan unitnya dapat dimiliki secara perorangan dengan bukti kepemilikan SHM Sarusun.

Rumah susun sederhana yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui...

Sengketa tanah adalah perselisihan hak, batas, atau penguasaan tanah yang penyelesaiannya bisa lewat mediasi BPN, gugata...

Sertifikat elektronik tanah adalah dokumen hak atas tanah bertanda tangan digital yang menggantikan buku sertifikat kert...

Keadaan terbitnya dua sertifikat atau lebih atas bidang tanah yang sama, yang penyelesaiannya berujung pada pembatalan s...

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan kantor pertanahan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut PP 24/1997...

Sertifikat tanah memuat salinan buku tanah dan surat ukur, dan menurut PP 24/1997 berlaku sebagai alat pembuktian kuat,...

SHM adalah bukti hak milik atas tanah yang menurut Pasal 20 UUPA bersifat turun-temurun, terkuat, dan hanya boleh dipega...

Dokumen resmi yang menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan atas suatu bidang tanah sesuai hukum agraria Indonesia.

Dokumen resmi yang memuat data fisik bidang tanah berupa bentuk, luas, letak, dan batas-batas tanah berdasarkan PP 24/19...

Tanah pertanian yang dimiliki seseorang yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah, dilarang oleh PP 224/1961.

Tanah Adat dikuasai masyarakat hukum adat berdasarkan hukum kebiasaan setempat, diakui Pasal 18B UUD 1945 selama masyara...

Tanah milik desa yang diperuntukkan bagi perangkat desa sebagai kompensasi atau tunjangan selama menjabat.

Tanah milik desa yang penggarapannya dilakukan secara bergilir oleh warga desa sesuai ketentuan adat setempat.

Tanah yang dikuasai instansi pemerintah sebagai Barang Milik Negara dengan status Hak Pakai berdasarkan PP 27/2014.

Tanah milik desa sebagai aset desa yang digunakan untuk sumber pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang D...

Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung negara tanpa dilekati hak, menjadi sumber utama pemberian Hak Milik, HG...

Tanah milik desa adat di Bali yang diberikan kepada prajuru desa sebagai imbalan atas pengabdiannya kepada desa adat.

Tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian meliputi sawah, ladang, kebun, dan lahan produktif lainnya.

Tanah Terlantar adalah tanah berhak yang sengaja dibiarkan tak diusahakan sesuai peruntukannya, sehingga haknya bisa dih...

Tanah milik desa yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi kas desa guna membiayai kepentingan umum desa.

Bidang tanah yang diperuntukkan atau digunakan sebagai tempat berdirinya bangunan rumah tinggal.

Tata ruang adalah pengaturan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah secara terencana, diatur dalam UU No. 26 Tahun...

Penilai independen berlisensi yang menilai besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam proses pengadaan tanah.

Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah melalui pertukaran bidang tanah antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kondisi hukum di mana terdapat dua atau lebih klaim hak atau izin yang saling bertumpang tindih atas tanah yang sama.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk menentukan letak, batas, dan luas sebagai dasar penerbitan surat uku...

Pajak atas tanah dan bangunan pada masa kolonial Belanda yang kini digunakan sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah.

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta berupa tanah untuk dimanfaatkan selamanya bagi kep...

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pendaftaran tanah atau pencatatan perubahan data pertanahan yang disimpan di kantor p...

Zona geografis yang memiliki nilai tanah relatif sama berdasarkan analisis harga pasar yang ditetapkan oleh ATR/BPN.