Hukum Agraria

AJB adalah akta yang wajib dibuat di hadapan PPAT agar jual beli tanah sah beralih dan dapat didaftarkan balik nama di K...

Kegiatan penelitian riwayat tanah dan penetapan batas bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah sistematik berdasarkan...

Akta tanah adalah dokumen autentik buatan PPAT yang membuktikan perbuatan hukum atas tanah dan menjadi syarat pendaftara...

Alih fungsi lahan pangan berkelanjutan ke non-pertanian dilarang kecuali kepentingan umum; pelakunya tanpa izin bisa dip...

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup untuk pengambilan keput...

Apartemen secara hukum adalah satuan rumah susun; pemiliknya memegang SHMSRS dan hak bersama atas tanah, bukan tanah sec...

Balik nama sertifikat adalah pencatatan pemilik baru di buku tanah BPN, yang wajib diajukan PPAT paling lambat tujuh har...

Bank Tanah adalah badan khusus milik pemerintah yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan tanah untuk kepentingan...

Pembatasan luas maksimum tanah pertanian yang boleh dimiliki satu orang atau keluarga berdasarkan UU 56/Prp/1960.

Batas minimum pemilikan tanah menetapkan luas terkecil lahan pertanian agar tetap layak diusahakan, meski jarang tegak d...

Tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan untuk membekukan sementara status hak atas tanah agar tidak dapat dialihk...

Pajak daerah yang dibayar pihak pembeli saat memperoleh hak atas tanah, dihitung dari NPOP dikurangi NPOPTKP dengan tari...

BPN adalah lembaga negara di bawah Kementerian ATR yang menerbitkan sertifikat tanah dan menangani sengketa pertanahan.

Buku tanah adalah dokumen resmi berisi data yuridis dan fisik bidang tanah terdaftar, menjadi sumber utama penerbitan se...

Camat ditunjuk Menteri ATR/BPN sebagai PPAT Sementara di kecamatan yang belum cukup PPAT, berdasarkan PP 37/1998 tentang...

Daftar tanah adalah dokumen indeks bernomor NIB yang menghubungkan buku tanah, surat ukur, dan peta pendaftaran setiap b...

Developer properti adalah badan usaha berbadan hukum yang membangun dan memasarkan perumahan atau kawasan permukiman ses...

Eksekusi hak tanggungan adalah penjualan objek jaminan melalui lelang ketika debitur cidera janji. Simak arti, dasar huk...

Dukungan likuiditas pemerintah kepada bank pelaksana agar dapat menyalurkan KPR bersubsidi berbunga rendah bagi MBR.

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan...

Girik adalah bukti pembayaran pajak tanah era lama, bukan bukti kepemilikan; nilainya hanya sebagai alat bukti tertulis...

GSB adalah garis batas minimum jarak bangunan dari jalan, sungai, atau batas persil tetangga yang ditetapkan lewat RDTR.

Upaya menyelesaikan sengketa tanah lewat pengadilan negeri untuk soal kepemilikan atau PTUN untuk pembatalan sertifikat,...

Aturan hukum yang memisahkan izin tambang dari hak atas tanah permukaan, sehingga pemegang IUP wajib menyelesaikannya se...

Hak milik penuh atas tanah dari era kolonial Belanda berdasarkan KUH Perdata, yang dikonversi UUPA menjadi hak milik bag...

Hak sewa turun-temurun era kolonial atas tanah pertanian yang dikonversi UUPA menjadi hak guna usaha bagi perkebunan bes...

HGB memberi hak mendirikan bangunan di atas tanah milik pihak lain selama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan dipe...

Hak Guna Usaha memberi wewenang mengusahakan tanah negara untuk pertanian atau perkebunan, dan bisa dicabut negara jika...

Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat atau masyarakat dalam kawasan terten...

Kewenangan konstitusional negara mengatur dan mengelola bumi, air, serta kekayaan alam demi sebesar-besar kemakmuran rak...

Hak Milik adalah hak atas tanah terkuat dan tanpa batas waktu menurut UUPA, tetapi Pasal 21 hanya mengizinkan warga nega...

Hak perseorangan atas unit rumah susun berikut tanah dan bagian bersama, dibuktikan SHM Sarusun sesuai UU 20/2011 tentan...

Hak kolonial untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain, yang dikonversi UUPA menjadi hak guna bang...

Hak Pakai memberi wewenang memakai tanah negara atau tanah orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan menjadi satu-satu...

Hak Pengelolaan adalah kewenangan dari hak menguasai negara yang dilimpahkan ke instansi pemerintah atau BUMN untuk meng...

Hak yang memberikan kedudukan istimewa kepada pihak tertentu untuk mengajukan permohonan hak atas tanah negara lebih dah...

Hak sewa adalah hak memakai tanah Hak Milik orang lain untuk mendirikan bangunan dengan membayar sejumlah uang sewa dala...

Hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang meliputi hak atas unit, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Hak Ulayat adalah kewenangan komunal masyarakat hukum adat memanfaatkan tanah di wilayah adatnya, diakui UUPA sepanjang...

Hak ahli waris atas tanah peninggalan berpindah sejak pewaris meninggal, tetapi baru diakui pihak ketiga setelah didafta...

Hukum pertanahan adalah keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah, termasuk hak,...

Aturan penyelenggaraan perumahan dan permukiman menurut UU 1/2011, mencakup hak konsumen atas rumah layak dan kewajiban...

Hutan adat adalah hutan hak milik masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian hutan negara sejak Putusan MK 35/2012 mengore...

Hutan negara adalah hutan pada tanah tanpa hak atas tanah yang dikuasai negara, bisa dimanfaatkan lewat izin usaha atau...

Program pengelolaan hutan negara yang melibatkan masyarakat setempat melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hut...

IMB, kini bernama PBG, adalah izin pemerintah daerah yang wajib dimiliki sebelum mendirikan, mengubah, atau merenovasi b...

Izin lokasi adalah persetujuan bagi pelaku usaha untuk memperoleh dan membebaskan tanah tertentu guna keperluan penanama...

IPPT adalah izin daerah yang kini digantikan KKPR untuk memastikan rencana penggunaan tanah sesuai RTRW sebelum pembangu...

Jual beli tanah sah kalau dibuat lewat akta PPAT dan didaftarkan ke kantor pertanahan; tanpa itu, haknya tak bisa dicata...

Kadaster adalah sistem pencatatan resmi atas bidang-bidang tanah yang memuat data fisik dan data yuridis untuk menjamin...

Bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya melalui proses pengukuran untuk keperluan pembangunan atau perumahan.

Wilayah yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, dengan hak atas tanah yang san...

Persentase perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah yang membatasi maksimal area terbangun di sebidan...

KLB adalah angka perbandingan luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah yang membatasi berapa banyak lantai boleh...

Penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah di pengadilan negeri ketika pihak yang berhak menolak bentuk atau besarann...

Konsolidasi tanah menata ulang bidang-bidang tanah tak beraturan tanpa menghilangkan hak pemiliknya, hanya sebagian disu...

Konversi hak atas tanah adalah perubahan hak tanah lama era Belanda dan hukum adat menjadi hak milik, HGU, HGB, atau hak...

Fasilitas kredit bank untuk membeli rumah, dengan objek yang dibiayai dijadikan jaminan lewat pembebanan hak tanggungan.

Kuasa mutlak adalah surat kuasa yang tidak bisa dicabut dan sering dipakai menyiasati jual beli tanah. Pelajari mengapa...

Lahan tidur adalah sebutan awam untuk tanah bersertifikat yang dibiarkan menganggur, dan berisiko ditetapkan sebagai tan...

Land reform adalah program pembaruan agraria berupa redistribusi tanah untuk mewujudkan keadilan penguasaan dan pemilika...

Catatan pajak tanah di buku desa warisan era kolonial — bukan bukti kepemilikan, tetapi dapat dipakai sebagai alas hak s...

Lahan pertanian yang ditetapkan dan dilindungi secara hukum dari alih fungsi lahan demi ketahanan pangan nasional.

Kejahatan pertanahan terorganisir lewat pemalsuan dokumen dan surat kuasa, dijerat pasal pemalsuan surat serta tindak pi...

Penyelesaian sengketa tanah lewat perundingan berbantuan mediator di BPN atau pengadilan, lebih cepat dan murah dibandin...

Proses perundingan antara pemegang hak atas tanah dengan instansi pemerintah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti...

Nilai yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai dasar pengenaan PBB, sekaligus batas bawah penghitungan BPHTB dan PPh fi...

Tindakan menduduki atau menguasai tanah secara fisik tanpa alas hak yang sah, sering berujung sengketa dengan pemilik at...

PBB dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak dan wajib dibayar tiap tahun; tunggakannya bisa menghambat jual beli karena buk...

Pajak tanah mencakup PBB tahunan atas kepemilikan tanah serta BPHTB dan PPh yang dipungut saat tanah berpindah tangan.

Pajak atas bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan yang merupakan pajak daerah berdasarkan UU 28/2009.

Pemisahan satu bidang tanah terdaftar menjadi beberapa sertifikat baru, diatur Pasal 48 dan 49 PP No. 24 Tahun 1997 tent...

Upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang melalui pembangunan dan kegiatan pemanfaatan.

Pembaruan hak adalah penerbitan hak atas tanah baru bagi bekas pemegang HGU, HGB, atau Hak Pakai setelah jangka waktu ha...

Pembebanan hak tanggungan dilakukan lewat APHT di hadapan PPAT dan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan agar kreditur...

Pembebasan tanah adalah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil...

Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis akibat perubahan yang terjadi berdasarkan PP 24/199...

Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan mengukur batas, luas, dan letak sebidang tanah secara akurat sebagai dasar penerbi...

Pengambilan tanah paksa oleh Presiden demi kepentingan umum dengan ganti kerugian layak berdasarkan UU 20/1961, upaya te...

Pendaftaran tanah adalah pencatatan data fisik dan yuridis bidang tanah oleh Kantor Pertanahan yang menghasilkan sertifi...

Pendaftaran bidang tanah yang belum terdaftar lewat jalur sistematik PTSL atau sporadik, diakhiri penerbitan sertifikat...

Pendaftaran tanah sporadik adalah pendaftaran pertama kali yang diajukan sendiri oleh pemegang hak ke kantor pertanahan,...

Penertiban tanah berhak HGU, HGB, atau Hak Pakai yang tak diusahakan sesuai PP 11/2010, berujung penguasaan negara tanpa...

Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh gubernur sebagai dasar pelaksanaan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib disertai ganti kerugian layak dan adil, dengan jalur keberatan ke pengadila...

Upaya mewujudkan tertib tata ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, insentif-disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Pendudukan tanah tanpa alas hak yang sah, dapat dikenai kurungan dan denda berdasarkan PP 51/1960 selain gugatan pengoso...

Penyerobotan tanah adalah penguasaan atau pemakaian tanah orang lain tanpa hak. Simak dasar hukum pidana, jalur perdata,...

Berpindahnya hak atas tanah lewat jual beli, hibah, waris, atau tukar-menukar, wajib dibuktikan akta PPAT agar bisa dida...

Perjanjian nominee atau pinjam nama dipakai WNA untuk menguasai tanah di Indonesia. Pahami larangannya dalam UUPA, akiba...

PPJB adalah perjanjian pendahuluan di hadapan notaris sebelum AJB, dan baru boleh dibuat developer setelah bangunan terb...

Penambahan jangka waktu HGU, HGB, atau Hak Pakai sebelum masa berlakunya habis, diajukan tanpa mengubah syarat pemberian...

Pertelaan adalah dokumen teknis yang memisahkan unit apartemen, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama secara...

Peta bidang tanah adalah peta hasil pengukuran kadastral yang menggambarkan bentuk, batas, luas, dan letak setiap bidang...

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli, hibah, dan hak tanggungan atas tanah dalam satu wilayah...

PPLH adalah upaya sistematis melestarikan fungsi lingkungan hidup lewat perencanaan, pengendalian, dan penegakan hukum a...

PPPSRS adalah badan hukum wajib beranggotakan pemilik dan penghuni rumah susun untuk mengelola kepentingan bersama gedun...

PTSL adalah pendaftaran tanah serentak satu desa yang biaya sertifikatnya ditanggung negara, sementara biaya persiapan t...

Rencana rinci tata ruang di tingkat kecamatan/kawasan yang memuat peraturan zonasi sebagai acuan utama penerbitan KKPR.

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah negara objek reforma agraria kepada petani dan masyarakat tak bertanah, disert...

Penataan kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah agar lebih berkeadilan, lewat penataan aset dan penataan akses...

Kegiatan penimbunan dan pengeringan perairan atau bagian laut untuk mewujudkan lahan baru yang dapat dimanfaatkan.

Pencoretan catatan hak tanggungan dari buku tanah dan sertifikat setelah utang lunas, diatur Pasal 22 UU No. 4 Tahun 199...

Dokumen perencanaan pemanfaatan ruang berjenjang nasional-provinsi-kabupaten/kota yang jadi acuan izin lokasi, diatur UU...

Rumah susun sederhana yang satuan unitnya dapat dimiliki secara perorangan dengan bukti kepemilikan SHM Sarusun.

Rumah susun sederhana yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui...

Sengketa tanah adalah perselisihan hak, batas, atau penguasaan tanah yang penyelesaiannya bisa lewat mediasi BPN, gugata...

Sertifikat elektronik tanah adalah dokumen hak atas tanah bertanda tangan digital yang menggantikan buku sertifikat kert...

Keadaan terbitnya dua sertifikat atau lebih atas bidang tanah yang sama, yang penyelesaiannya berujung pada pembatalan s...

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan kantor pertanahan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut PP 24/1997...

Sertifikat baru yang diterbitkan Kantor Pertanahan untuk menggantikan sertifikat yang hilang, rusak, atau memakai blanko...

Sertifikat tanah memuat salinan buku tanah dan surat ukur, dan menurut PP 24/1997 berlaku sebagai alat pembuktian kuat,...

Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan dan disimpan dalam bentuk elektronik sebagai pengganti sertipikat kert...

SHM adalah bukti hak milik atas tanah yang menurut Pasal 20 UUPA bersifat turun-temurun, terkuat, dan hanya boleh dipega...

Dokumen resmi yang menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan atas suatu bidang tanah sesuai hukum agraria Indonesia.

Dokumen resmi yang memuat data fisik bidang tanah berupa bentuk, luas, letak, dan batas-batas tanah berdasarkan PP 24/19...

Tanah pertanian yang dimiliki seseorang yang bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah, dilarang oleh PP 224/1961.

Tanah Adat dikuasai masyarakat hukum adat berdasarkan hukum kebiasaan setempat, diakui Pasal 18B UUD 1945 selama masyara...

Tanah milik desa yang diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagai kompensasi atau tunjangan selama menjaba...

Tanah negara yang dikuasai dan diolah seseorang tanpa alas hak formal; dapat menjadi objek redistribusi atau disertifika...

Tanah milik desa yang penggarapannya dilakukan secara bergilir oleh warga desa sesuai ketentuan adat setempat.

Tanah instansi pemerintah adalah aset negara berstatus Hak Pakai yang wajib disertifikatkan atas nama pemerintah pusat a...

Tanah milik desa sebagai aset desa yang digunakan untuk sumber pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang D...

Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung negara tanpa dilekati hak, menjadi sumber utama pemberian Hak Milik, HG...

Tanah milik desa adat di Bali yang diberikan kepada prajuru desa sebagai imbalan atas pengabdiannya kepada desa adat.

Tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian meliputi sawah, ladang, kebun, dan lahan produktif lain yang dilindung...

Tanah Terlantar adalah tanah berhak yang sengaja dibiarkan tak diusahakan sesuai peruntukannya, sehingga haknya bisa dih...

Tanah milik desa yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi kas desa guna membiayai kepentingan umum desa.

Bidang tanah tempat berdirinya rumah tinggal, wajib punya alas hak jelas berupa SHM atau SHGB sebelum sah diperjualbelik...

Tata ruang mengatur bagaimana lahan di suatu wilayah boleh dipakai, lewat rencana tata ruang dan izin kesesuaian pemanfa...

Penilai independen berlisensi yang menilai besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan dalam proses pengadaan tanah.

Peralihan hak atas tanah lewat pertukaran bidang tanah antarpihak, wajib dibuat di hadapan PPAT dan didaftarkan ke BPN.

Kondisi di mana dua atau lebih klaim hak atau izin saling bertumpang tindih atas bidang tanah atau wilayah yang sama.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk menentukan letak, batas, dan luas sebagai dasar penerbitan surat uku...

Verponding adalah bekas pajak tanah zaman kolonial Belanda yang kini masih dipakai sebagai bukti riwayat kepemilikan tan...

Perbuatan hukum wakif memisahkan dan menyerahkan tanah miliknya untuk dimanfaatkan selamanya bagi kepentingan ibadah dan...

Warkah adalah kumpulan dokumen dasar pendaftaran tanah, dari bukti kepemilikan hingga akta jual beli, yang diarsipkan di...

Zona geografis yang memiliki nilai tanah relatif sama berdasarkan analisis harga pasar yang ditetapkan oleh ATR/BPN.