Ketenagakerjaan

Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pem...

Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan atau antar serikat pekerja oleh arbiter denga...

Bipartit adalah perundingan langsung pengusaha dan pekerja, tahap wajib pertama sebelum sengketa hubungan industrial dib...

Bonus adalah pendapatan non-upah, bukan hak yang dijamin undang-undang seperti upah, sehingga besarannya bergantung kebi...

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat In...

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program jaminan sosial pekerja, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh...

Buruh dan pekerja adalah istilah yang sama secara hukum menurut Pasal 1 UU 13/2003, sama-sama berhak berserikat dan atas...

Hak pekerja untuk tidak masuk kerja dalam waktu singkat karena kejadian pribadi penting seperti pernikahan, kelahiran an...

Cuti bersama ditetapkan pemerintah lewat SKB tiga menteri, tapi di sektor swasta sifatnya fakultatif dan mengurangi jata...

Cuti haid memberi pekerja perempuan hak libur berbayar hari pertama dan kedua masa haid jika sakit, sesuai Pasal 81 UU K...

Sejak UU KIA 4/2024 cuti melahirkan paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi bila ada kondisi kh...

Hak pekerja untuk tidak masuk kerja selama tiga hari karena melangsungkan perkawinan, dengan upah tetap dibayar penuh ol...

Cuti sakit menjamin upah tetap dibayar bertahap, dari 100% di 4 bulan pertama hingga 25% setelahnya, sesuai Pasal 93 UU...

Cuti tahunan adalah hak istirahat paling sedikit 12 hari kerja dengan upah penuh setelah pekerja bekerja 12 bulan terus-...

Demosi adalah penurunan jabatan atau posisi pekerja ke tingkat yang lebih rendah, biasanya disertai penurunan tanggung j...

Dewan Pengupahan adalah lembaga tripartit-plus yang menyurvei kebutuhan hidup layak dan merekomendasikan besaran upah mi...

Direksi perusahaan dalam hukum ketenagakerjaan berstatus ganda: organ perseroan sekaligus berpotensi memiliki hubungan k...

Diskriminasi kerja adalah pembedaan perlakuan terhadap pekerja karena suku, agama, gender, atau kondisi tertentu. Pelaja...

DKP-TKA adalah dana wajib yang dibayar pemberi kerja atas penggunaan tiap tenaga kerja asing, sebesar USD 100 per orang...

Federasi serikat pekerja adalah gabungan minimal lima serikat pekerja tingkat perusahaan untuk memperkuat posisi tawar p...

Gaji pokok wajib minimal 75% dari total upah pokok ditambah tunjangan tetap, sesuai Pasal 7 ayat 2 PP No. 36 Tahun 2021...

Hak mogok adalah hak dasar pekerja untuk berhenti bekerja secara kolektif dan tertib setelah perundingan penyelesaian pe...

Hak pekerja mencakup upah layak, waktu kerja manusiawi, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat yang dijamin hukum kete...

Hak pengusaha adalah kewenangan pemberi kerja mengatur, memberi perintah, dan menindak pekerja sesuai aturan, tanpa meng...

Hari kerja adalah hari saat pekerja wajib bekerja sesuai pola waktu kerja 5 atau 6 hari yang diatur undang-undang ketena...

Hari libur nasional adalah hari yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur resmi, di mana pekerja tidak wajib bekerja...

Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam produksi barang dan jasa berl...

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang wajib mengandung un...

IMTA adalah izin mempekerjakan tenaga kerja asing, kini terintegrasi dengan pengesahan RPTKA setelah PP No. 34 Tahun 202...

Insentif kerja adalah tambahan penghasilan non-upah yang dikaitkan pencapaian target individu, tidak wajib menurut undan...

Istirahat panjang adalah hak istirahat lebih dari dua bulan setelah bekerja bertahun-tahun, kini diatur lewat perjanjian...

Izin kerja adalah persetujuan resmi yang wajib dimiliki tenaga kerja asing sebelum bekerja di Indonesia, meliputi RPTKA...

Jam kerja diatur maksimal 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, keduanya total 40 jam s...

JHT adalah tabungan wajib pekerja beriuran 5,7% dari upah, dapat dicairkan pada usia 56 tahun atau sebulan setelah berhe...

JKK adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ses...

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah program jaminan sosial yang memberi manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,...

JKM adalah santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk ahli waris pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, mu...

Jaminan Pensiun adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan penghasilan bulanan kepada peserta setelah memasuki...

Jaminan Sosial adalah sistem perlindungan dasar yang diselenggarakan negara untuk menjamin setiap warga negara terpenuhi...

Jamsostek adalah nama lama program jaminan sosial tenaga kerja yang kini dikelola BPJS Ketenagakerjaan mencakup JKK, JKM...

K3 adalah kewajiban pengusaha melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, diatur UU No. 1 Tahun 1970 d...

Kecelakaan kerja mencakup kejadian dalam hubungan kerja dan perjalanan berangkat-pulang, dengan manfaat JKK ditanggung p...

Kerja borongan adalah sistem kerja dengan upah dihitung berdasarkan volume atau satuan hasil, dan totalnya sebulan tak b...

Kerja malam adalah pekerjaan pukul 23.00-07.00 dengan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan sesuai Pasal 76 UU Kete...

Kesejahteraan pekerja adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, dan sosial pekerja serta keluarganya yang dij...

Kewajiban pekerja mencakup melaksanakan pekerjaan dengan itikad baik dan mematuhi tata tertib perusahaan, dengan pelangg...

Kewajiban pengusaha mencakup membayar upah layak, menjamin K3, dan mendaftarkan pekerja ke BPJS, dengan pelanggaran beru...

Klausul non-kompetisi melarang pekerja pindah ke pesaing atau membuka usaha sejenis setelah resign. Pahami syarat sah, b...

Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang wajib dihitung, berbeda dengan tunjangan tidak tetap dan...

Konfederasi serikat pekerja adalah organisasi buruh tingkat tertinggi di Indonesia, dibentuk dari gabungan minimal tiga...

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, PHK, atau antar serikat pekerja lewat musyawarah yang ditengahi...

Kontrak freelance adalah perjanjian kerja lepas antara pekerja bebas dan pemberi kerja untuk pekerjaan tertentu, tunduk...

Kontrak kerja mengikat sejak disepakati; memutusnya sebelum jatuh tempo mewajibkan ganti rugi sebesar sisa upah menurut...

Lembur adalah kerja melebihi 7 atau 8 jam sehari, dibatasi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu serta wajib dibayar upah lem...

LKS Tripartit adalah forum dialog resmi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas kebijakan ketenagakerj...

Lockout adalah hak pengusaha menutup akses kerja dan menolak pekerja bekerja akibat gagalnya perundingan, kebalikan dari...

Magang wajib memakai perjanjian tertulis dan maksimal 1 tahun sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2020, tanpa perjanjian statu...

Mandor adalah pekerja/buruh yang mengawasi dan mengoordinasi sekelompok pekerja lain di lapangan namun tetap berstatus p...

Mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis dan bukti sah. Lima hari kerja berturut-turut bisa berujung P...

Masa percobaan maksimal tiga bulan dan hanya boleh dalam PKWTT; upah selama masa itu dilarang berada di bawah upah minim...

Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kerja lewat mediator netral dari dinas ketenagakerjaan sete...

Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai aksi tekanan.

Mutasi kerja adalah pemindahan pekerja ke posisi, jabatan, atau lokasi lain dalam satu perusahaan, dan tidak boleh dilak...

Norma ketenagakerjaan adalah standar minimum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, bersifat memaksa dan...

Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain; sejak UU 6/2023 pekerjanya dilindungi jaminan kelangs...

Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah PNS berwenang memeriksa tempat kerja, dokumen, dan menerbitkan nota pemeriksaan...

Pekerja anak adalah larangan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, kecuali pekerjaan ringan bagi usia 13-15 tahun dengan...

Pekerja disabilitas dilindungi UU No. 8 Tahun 2016, wajib direkrut lewat kuota minimal di sektor pemerintah dan swasta t...

Pekerja harian lepas adalah pekerja dengan perjanjian kerja harian yang bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan.

Pekerja kontrak terikat PKWT berjangka waktu terbatas; jika melampaui batas atau syaratnya tidak terpenuhi, statusnya be...

Pekerja Migran Indonesia adalah WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilay...

Pekerja paruh waktu bekerja kurang dari jam kerja normal dengan upah proporsional, tapi tetap berhak atas jaminan sosial...

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah orang yang bekerja pada majikan dalam lingkup kerumahtanggaan, kini dilindungi UU No....

Pekerja tetap adalah pekerja berstatus PKWTT tanpa batas waktu, dengan hak atas pesangon penuh saat hubungan kerjanya di...

Pelatihan kerja adalah kegiatan meningkatkan kompetensi kerja yang menjadi hak pekerja dan tanggung jawab pengusaha menu...

Pemogokan tidak sah adalah mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pemotongan upah hanya sah untuk denda, utang, atau cicilan sesuai PP No. 36/2021, bukan sanksi bebas yang dibuat pengusa...

Penempatan tenaga kerja adalah proses mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Pahami dasar hukum, pelaksana re...

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang mengadili sengketa PHK, upah,...

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan menegakkan aturan ketenagakerjaan oleh pegawai pengawas, kini berwenang di ti...

Pengupahan adalah sistem pemberian imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan, mencakup struktu...

Pensiun dini adalah berhentinya pekerja sebelum usia pensiun normal. Pahami dasar hukum, hak pesangon, jaminan pensiun,...

Peraturan perusahaan adalah aturan tertulis wajib bagi pengusaha dengan 10 pekerja atau lebih, memuat syarat kerja dan t...

Perjanjian kerja adalah kesepakatan pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban, dasar sahnya hub...

PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja.

Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja antara pelaut dan pengusaha kapal yang memuat syarat kerja khusus di atas...

Perlindungan pekerja perempuan mencakup larangan kerja malam hamil, hak cuti haid, dan fasilitas menyusui sesuai UU Kete...

Perselisihan antar serikat pekerja adalah sengketa dua serikat buruh dalam satu perusahaan soal keanggotaan, hak, atau k...

Perselisihan hak adalah sengketa karena hak yang sudah diatur tidak dipenuhi, diselesaikan lewat bipartit dan mediasi, b...

Perselisihan hubungan industrial mencakup empat jenis sengketa kerja: perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar seri...

Perselisihan kepentingan adalah sengketa mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja yang belum diatur, berbeda dari...

Perselisihan PHK adalah perselisihan akibat ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu...

Pesangon adalah hak pekerja yang di-PHK, dengan besaran dasar 1 sampai 9 bulan upah menurut Pasal 40 PP No. 35 Tahun 202...

PHK adalah berakhirnya hubungan kerja karena alasan tertentu, yang sejak UU Cipta Kerja diawali surat pemberitahuan dan...

PHK karena efisiensi tetap wajib melalui bipartit dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan; pesangon di UU adalah...

PHK karena merger adalah pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan, peleburan, akuisisi, atau pemisahan perusahaan ya...

PHK karena pailit terjadi saat perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dengan upah dan hak pekerja didahuluk...

PHK karena pelanggaran berat adalah pemecatan pekerja akibat kesalahan serius seperti pencurian, yang wajib dibuktikan s...

PHK masa pensiun adalah pemutusan hubungan kerja karena pekerja mencapai usia pensiun, dengan hak pesangon dan pengharga...

PHK massal adalah pemutusan hubungan kerja terhadap banyak pekerja sekaligus, dengan kewajiban musyawarah, pemberitahuan...

PHK sakit berkepanjangan adalah PHK terhadap pekerja yang sakit menahun selama lebih dari 12 bulan berturut-turut.

PHK sepihak tanpa perundingan bipartit dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan berpotensi batal demi hukum menur...

Pidana ketenagakerjaan adalah tindak pidana khusus atas pelanggaran serius norma ketenagakerjaan, diproses lewat penyidi...

PKWT adalah kontrak kerja berjangka yang menurut PP No. 35 Tahun 2021 berlaku paling lama 5 tahun dan melahirkan hak uan...

PKWTT adalah hubungan kerja tetap tanpa batas waktu; pekerjanya berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja ket...

Resign wajib diajukan tertulis 30 hari sebelumnya; pekerja berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, tetapi tidak...

RPTKA adalah rencana penggunaan TKA yang wajib disahkan pemerintah pusat sebelum tenaga kerja asing boleh mulai bekerja...

Sanksi administratif ketenagakerjaan adalah hukuman non-pidana bertingkat, dari teguran hingga pencabutan izin, atas pel...

Serikat pekerja adalah organisasi bebas dan demokratis yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja guna memperjuangkan h...

Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan resmi atas kemampuan kerja seseorang lewat uji kompetensi oleh LSP berlisensi BN...

Shift kerja adalah sistem waktu kerja bergilir yang memungkinkan operasional perusahaan berjalan 24 jam tanpa melanggar...

Skorsing adalah pembebasan sementara pekerja dari tugasnya oleh pengusaha selama proses PHK berjalan, dengan upah tetap...

Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah berdasarkan golongan jabatan yang wajib disusun pengusaha sesuai atu...

Surat keputusan dalam ketenagakerjaan adalah dokumen resmi pengusaha yang menetapkan status, jabatan, atau perubahan kon...

Paklaring adalah surat keterangan pernah bekerja yang diterbitkan perusahaan dan dipakai untuk klaim JHT, melamar kerja,...

Surat pengangkatan wajib dibuat pengusaha bagi pekerja tetap berperjanjian lisan, memuat identitas, jabatan, dan besaran...

Surat peringatan adalah teguran tertulis atas pelanggaran kerja; SP pertama, kedua, dan ketiga masing-masing berlaku pal...

Surat referensi kerja adalah hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir, berisi keterangan jujur soal masa kerja dan ki...

Tapera adalah tabungan perumahan wajib bagi pekerja dan pemberi kerja, dipotong 3% dari upah dan dikelola BP Tapera untu...

Tenaga honorer adalah pekerja yang diangkat instansi pemerintah untuk tugas tertentu dengan imbalan honorarium, berbeda...

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja menghasilkan barang atau jasa. Pahami bedanya dengan pekerja, angkat...

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa kerja di Indonesia yang wajib punya RPTKA dan didampingi tena...

THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya kepada pekerja bermasa kerja minimal 1 bulan, termasuk pekerja...

Tunjangan terbagi menjadi tunjangan tetap dan tidak tetap, keduanya menentukan dasar perhitungan THR dan pesangon sesuai...

Tunjangan tetap adalah komponen upah yang dibayar rutin tanpa dikaitkan kehadiran, dan wajib dihitung dalam dasar pesang...

Tunjangan tidak tetap dikaitkan dengan kehadiran dan besarannya berubah tiap periode, sehingga umumnya tidak dihitung se...

Uang kompensasi PKWT adalah uang yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja kontrak saat perjanjian kerja waktu tert...

Uang penggantian hak adalah kompensasi atas cuti belum diambil, biaya pulang, dan hak lain pekerja yang belum terpenuhi...

Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah kompensasi PHK yang dihitung berdasarkan lamanya masa kerja pekerja, mulai dar...

Uang pisah diberikan pengusaha kepada pekerja resign atau di-PHK karena pelanggaran, besarannya diatur perjanjian kerja...

Union busting adalah upaya menghalangi pekerja berserikat lewat PHK, mutasi, intimidasi, atau pemotongan upah. Pelakunya...

Upah adalah hak pekerja berupa uang dari pengusaha, diatur Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, dengan prinsip no work n...

Upah lembur dihitung dari 1/173 upah sebulan, dengan pengali 1,5 kali jam pertama dan 2 kali jam berikutnya sesuai PP 35...

Upah minimum adalah batas upah terendah yang ditetapkan gubernur dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari...

Upah proses tetap wajib dibayar selama sengketa PHK berlangsung, karena hubungan kerja baru berakhir setelah ada penetap...

Upah sundulan adalah penyesuaian upah pekerja lama yang sudah di atas upah minimum agar tetap proporsional saat upah min...

Upah tidak dibayar melanggar Pasal 93 UU Ketenagakerjaan dan bisa diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan atau digugat ke Peng...

Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah kewajiban perusahaan melaporkan data ketenagakerjaannya secara berkala kepada Kemente...

Waktu istirahat adalah hak pekerja beristirahat di antara jam kerja dan istirahat mingguan yang wajib diberikan pengusah...

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja melebihi jam normal, dibatasi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, dan wajib atas per...

WFH belum punya undang-undang khusus di Indonesia, sehingga jam kerja dan lemburnya tetap tunduk pada UU Ketenagakerjaan...