Ketenagakerjaan

Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan atau antar serikat pekerja oleh arbiter denga...

Bipartit adalah perundingan wajib antara pengusaha dan pekerja sebagai tahap pertama penyelesaian perselisihan hubungan...

Bonus adalah pendapatan non-upah, bukan hak yang dijamin undang-undang seperti upah, sehingga besarannya bergantung kebi...

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat In...

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program jaminan sosial pekerja, dan pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh...

Buruh dan pekerja adalah istilah yang sama secara hukum menurut Pasal 1 UU 13/2003, sama-sama berhak berserikat dan atas...

Cuti bersama adalah hari cuti yang ditetapkan pemerintah untuk diliburkan secara serentak bagi pekerja di seluruh Indone...

Cuti haid memberi pekerja perempuan hak libur berbayar hari pertama dan kedua masa haid jika sakit, sesuai Pasal 81 UU K...

Sejak UU KIA 4/2024 cuti melahirkan paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi bila ada kondisi kh...

Cuti sakit menjamin upah tetap dibayar bertahap, dari 100% di 4 bulan pertama hingga 25% setelahnya, sesuai Pasal 93 UU...

Cuti tahunan adalah hak istirahat paling sedikit 12 hari kerja dengan upah penuh setelah pekerja bekerja 12 bulan terus-...

Demosi adalah penurunan jabatan atau posisi pekerja ke tingkat yang lebih rendah, biasanya disertai penurunan tanggung j...

Dewan pengupahan adalah lembaga non-struktural yang memberikan saran dan rekomendasi penetapan upah minimum.

Direksi perusahaan dalam konteks ketenagakerjaan memiliki status ganda sebagai organ perseroan dan pekerja.

DKP-TKA adalah dana yang wajib dibayar pemberi kerja sebagai kompensasi atas penggunaan tenaga kerja asing.

Federasi serikat pekerja adalah gabungan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja yang terdaftar secara sah.

Gaji pokok wajib minimal 75% dari total upah pokok ditambah tunjangan tetap, sesuai Pasal 7 ayat 2 PP No. 36 Tahun 2021...

Hak mogok adalah hak dasar pekerja untuk menolak bekerja secara kolektif sesuai prosedur Pasal 137 UU 13/2003.

Hak pekerja adalah hak-hak dasar yang dimiliki pekerja/buruh dalam hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak pengusaha adalah hak-hak yang dimiliki pemberi kerja dalam hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Hari kerja adalah hari di mana pekerja wajib melakukan pekerjaan sesuai waktu kerja yang ditetapkan undang-undang.

Hari libur nasional adalah hari yang ditetapkan pemerintah sebagai hari libur resmi, di mana pekerja berhak tidak bekerj...

Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, up...

IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemberi kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia.

Insentif kerja adalah tambahan penghasilan non-upah yang dikaitkan pencapaian target individu, tidak wajib menurut undan...

Istirahat panjang adalah hak pekerja untuk beristirahat minimal 2 bulan setelah bekerja selama 6 tahun berturut-turut.

Izin kerja adalah persetujuan resmi yang wajib dimiliki tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.

Jam kerja diatur maksimal 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, keduanya total 40 jam s...

JHT adalah tabungan wajib pekerja beriuran 5,7% dari upah, dapat dicairkan pada usia 56 tahun atau sebulan setelah berhe...

JKK adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ses...

JKM adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan santunan kematian kepada ahli waris peserta yang meninggal bukan...

Jaminan Pensiun adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan penghasilan bulanan kepada peserta setelah memasuki...

Jamsostek adalah program jaminan sosial tenaga kerja yang kini dikelola BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 24 Tahun...

K3 adalah kewajiban pengusaha melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, diatur UU No. 1 Tahun 1970 d...

Kecelakaan kerja mencakup kejadian dalam hubungan kerja dan perjalanan berangkat-pulang, dengan manfaat JKK ditanggung p...

Kerja borongan adalah sistem kerja dengan pengupahan berdasarkan volume atau satuan hasil pekerjaan yang diselesaikan ol...

Kerja malam adalah pekerjaan pukul 23.00-07.00 dengan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan sesuai Pasal 76 UU Kete...

Kewajiban pekerja mencakup melaksanakan pekerjaan dengan itikad baik dan mematuhi tata tertib perusahaan, dengan pelangg...

Kewajiban pengusaha mencakup membayar upah layak, menjamin K3, dan mendaftarkan pekerja ke BPJS, dengan pelanggaran beru...

Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang wajib dihitung, berbeda dengan tunjangan tidak tetap dan...

Konfederasi serikat pekerja adalah gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja yang terdaftar.

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, PHK, atau antar serikat pekerja melalui konsiliator terdaftar s...

Kontrak freelance adalah perjanjian kerja lepas antara pekerja bebas dan pemberi kerja untuk pekerjaan tertentu, tunduk...

Kontrak kerja mengikat sejak disepakati; memutusnya sebelum jatuh tempo mewajibkan ganti rugi sebesar sisa upah menurut...

Lembur adalah kerja melebihi 7 atau 8 jam sehari, dibatasi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu serta wajib dibayar upah lem...

LKS Tripartit adalah lembaga kerjasama tiga pihak (pemerintah, pengusaha, pekerja) untuk dialog ketenagakerjaan.

Lockout adalah tindakan pengusaha menolak pekerja untuk bekerja sebagai akibat gagalnya perundingan, diatur Pasal 146 UU...

Magang wajib memakai perjanjian tertulis dan maksimal 1 tahun sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2020, tanpa perjanjian statu...

Mandor adalah pekerja yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pekerjaan sekelompok pekerja di lapangan.

Masa percobaan maksimal tiga bulan dan hanya boleh dalam PKWTT; upah selama masa itu dilarang berada di bawah upah minim...

Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan melalui mediator dari Dinas Ketenagakerjaan sesuai UU No. 2...

Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai aksi tekanan.

Mutasi kerja adalah pemindahan pekerja dari satu posisi, jabatan, atau lokasi kerja ke posisi lain dalam satu perusahaan...

Norma ketenagakerjaan adalah standar dan aturan minimum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.

Alih daya adalah penyerahan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain; sejak UU 6/2023 pekerjanya dilindungi jaminan kelangs...

Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah PNS yang diberi wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan.

Pekerja anak adalah larangan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun kecuali pekerjaan ringan tertentu sesuai Pasal 68 UU K...

Pekerja disabilitas dilindungi UU No. 8 Tahun 2016 dengan kuota wajib 1-2% dan larangan diskriminasi dalam ketenagakerja...

Pekerja harian lepas adalah pekerja dengan perjanjian kerja harian yang bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan.

Pekerja kontrak adalah pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan jangka waktu terbatas.

Pekerja Migran Indonesia adalah WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilay...

Pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal dengan perjanjian kerja khusus.

Pekerja tetap adalah pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) tanpa batas waktu tertentu.

Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kerja sesuai jabatan atau pekerjaan, diatur Pasal 9 UU Ket...

Pemogokan tidak sah adalah mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Pemotongan upah hanya sah untuk denda, utang, atau cicilan sesuai PP No. 36/2021, bukan sanksi bebas yang dibuat pengusa...

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum untuk mengadili perselisihan...

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan sesuai UU 3/1951.

Peraturan perusahaan adalah peraturan tertulis yang wajib dibuat pengusaha dengan 10+ pekerja memuat syarat kerja dan ta...

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja.

Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja antara pelaut dan pengusaha kapal yang memuat syarat kerja khusus di atas...

Perlindungan pekerja perempuan mencakup larangan kerja malam hamil, hak cuti haid, dan fasilitas menyusui sesuai UU Kete...

Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara dua atau lebih serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak adalah perselisihan karena tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang...

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja mengenai hak, kepentingan, PHK,...

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan karena ketidaksesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat ke...

Perselisihan PHK adalah perselisihan akibat ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu...

Pesangon adalah hak pekerja yang di-PHK, dengan besaran dasar 1 sampai 9 bulan upah menurut Pasal 40 PP No. 35 Tahun 202...

PHK adalah berakhirnya hubungan kerja karena alasan tertentu, yang sejak UU Cipta Kerja diawali surat pemberitahuan dan...

PHK karena efisiensi tetap wajib melalui bipartit dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan; pesangon di UU adalah...

PHK karena merger adalah pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan.

PHK karena pailit adalah pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

PHK karena pelanggaran berat adalah pemutusan hubungan kerja akibat pekerja melakukan kesalahan berat yang dibuktikan.

PHK masa pensiun adalah pemutusan hubungan kerja karena pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan.

PHK sakit berkepanjangan adalah PHK terhadap pekerja yang sakit menahun selama lebih dari 12 bulan berturut-turut.

PHK sepihak tanpa perundingan bipartit dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan berpotensi batal demi hukum menur...

Pidana ketenagakerjaan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU 13/2003 atas pelanggaran serius norma ketenagakerjaan.

PKWT adalah kontrak kerja berjangka yang menurut PP No. 35 Tahun 2021 berlaku paling lama 5 tahun dan melahirkan hak uan...

PKWTT adalah hubungan kerja tetap tanpa batas waktu; pekerjanya berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja ket...

Resign wajib diajukan tertulis 30 hari sebelumnya; pekerja berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, tetapi tidak...

RPTKA adalah rencana penggunaan TKA yang wajib disahkan pemerintah sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing.

Sanksi administratif ketenagakerjaan adalah hukuman non-pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran peraturan ketenagakerjaa...

Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan.

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi oleh BNSP sesuai Pasal 18 UU...

Shift kerja adalah sistem pengaturan waktu kerja bergilir yang memungkinkan operasional perusahaan berjalan melampaui ja...

Skorsing adalah tindakan pembebasan sementara pekerja dari tugasnya oleh pengusaha dalam proses menuju PHK dengan tetap...

Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah berdasarkan golongan jabatan yang wajib disusun pengusaha sesuai PP...

Surat keputusan dalam ketenagakerjaan adalah dokumen resmi yang berisi ketetapan mengenai status atau hak pekerja.

Paklaring adalah surat keterangan pernah bekerja yang diterbitkan perusahaan dan dipakai untuk klaim JHT, melamar kerja,...

Surat pengangkatan wajib dibuat pengusaha bagi pekerja tetap berperjanjian lisan, memuat identitas, jabatan, dan besaran...

Surat peringatan adalah teguran tertulis atas pelanggaran kerja; SP pertama, kedua, dan ketiga masing-masing berlaku pal...

Surat referensi kerja adalah hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir, berisi keterangan jujur soal masa kerja dan ki...

Tapera adalah tabungan perumahan wajib bagi pekerja dan pemberi kerja yang dikelola BP Tapera berdasarkan UU No. 4 Tahun...

Tenaga honorer adalah pekerja yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa honorarium dari instansi.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa kerja yang bekerja di Indonesia dengan izin dari pemerintah.

THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya kepada pekerja bermasa kerja minimal 1 bulan, termasuk pekerja...

Tunjangan terbagi menjadi tunjangan tetap dan tidak tetap, keduanya menentukan dasar perhitungan THR dan pesangon sesuai...

Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur kepada pekerja yang tidak terkait kehadiran dan dibayarkan bersamaan dengan up...

Tunjangan tidak tetap dikaitkan dengan kehadiran dan besarannya berubah tiap periode, sehingga umumnya tidak dihitung se...

Uang kompensasi PKWT adalah uang yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja kontrak saat berakhirnya PKWT.

Uang penggantian hak adalah kompensasi atas hak pekerja yang belum digunakan saat PHK sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU Keten...

Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah kompensasi berdasarkan masa kerja yang wajib dibayarkan saat PHK sesuai Pasal...

Uang pisah adalah uang yang diberikan pengusaha kepada pekerja yang mengundurkan diri, besarannya diatur dalam perjanjia...

Upah adalah hak pekerja berupa uang dari pengusaha, diatur Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, dengan prinsip no work n...

Upah lembur dihitung dari 1/173 upah sebulan, dengan pengali 1,5 kali jam pertama dan 2 kali jam berikutnya sesuai PP 35...

Upah minimum adalah batas upah terendah yang ditetapkan gubernur dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari...

Upah proses tetap wajib dibayar selama sengketa PHK berlangsung, karena hubungan kerja baru berakhir setelah ada penetap...

Upah sundulan adalah penyesuaian upah pekerja lama yang sudah di atas upah minimum agar tetap proporsional saat upah min...

Upah tidak dibayar melanggar Pasal 93 UU Ketenagakerjaan dan bisa diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan atau digugat ke Peng...

Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah kewajiban perusahaan melaporkan data ketenagakerjaan sesuai UU No. 7 Tahun 1981 tenta...

Waktu istirahat adalah hak pekerja untuk beristirahat di antara jam kerja dan istirahat mingguan sesuai Pasal 79 UU 13/2...

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari atau 40 jam seminggu, yang pelaksanaannya memerlukan pe...

WFH belum punya undang-undang khusus di Indonesia, sehingga jam kerja dan lemburnya tetap tunduk pada UU Ketenagakerjaan...