Hukum Siber/ITE

Perangkat sistem elektronik yang melakukan tindakan otomatis terhadap informasi elektronik, diatur Pasal 21 UU ITE.

Kerangka hukum dan etika yang mengatur pengembangan, penerapan, dan dampak teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai as...

Upaya memastikan teknologi digital dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas sesuai UU Disabilitas.

Proses menghilangkan identitas dari data pribadi secara permanen sehingga lepas dari cakupan UU PDP, berbeda dari pseudo...

Komoditi tidak berwujud berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi dan teknologi blockchain dalam perdaganganny...

Aspek hukum penggunaan algoritma dan AI dalam pengambilan keputusan terkait transparansi, bias, dan akuntabilitas.

Aspek hukum yang mengatur aktivitas influencer di media sosial terkait iklan, endorsement, dan tanggung jawab konten dig...

Aspek hukum dunia virtual metaverse terkait identitas digital, kepemilikan aset virtual, dan yurisdiksi hukum.

Aspek hukum NFT di Indonesia: diawasi Bappebti sebagai aset kripto, tapi membeli NFT tidak otomatis memindahkan hak cipt...

Aspek hukum penggunaan perangkat lunak open source terkait lisensi, hak cipta, dan kewajiban distribusi kode sumber.

Aspek hukum penggunaan Virtual Private Network di Indonesia terkait privasi, keamanan, dan penghindaran pemblokiran kont...

Aspek hukum pengumpulan dan pengolahan data besar terkait privasi, persetujuan, dan pelindungan data pribadi di Indonesi...

Blockchain adalah teknologi pencatatan data terdesentralisasi yang digunakan untuk aset kripto, smart contract, dan berb...

Informasi elektronik sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 UU ITE, tetapi Putusan MK 20/PUU-XIV/2016 membatasi bukti ha...

Pencurian dan penyalahgunaan data kartu kredit untuk transaksi ilegal, dijerat Pasal 32 dan Pasal 36 UU ITE.

Penipuan identitas online dengan membuat profil palsu untuk menipu korban, dapat dijerat UU ITE dan KUHP.

Layanan penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet yang diatur dalam re...

Crowdfunding jenis securities diawasi OJK lewat POJK 57/2020, mewajibkan penyelenggara berizin dan mengungkap risiko inv...

Cyberbullying adalah perundungan lewat media elektronik yang dijerat pasal penghinaan, pengancaman, atau kekerasan anak,...

Fasilitas fisik untuk menyimpan dan memproses data sistem elektronik yang diatur dalam PP 71/2019 tentang PSTE.

Data pribadi dibagi jadi data umum dan data spesifik menurut Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022, dengan sanksi denda hingga 2%...

Pejabat yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap ketentuan perlindungan data pribadi berdasarkan UU...

Serangan siber yang membanjiri server atau sistem elektronik dengan lalu lintas data berlebihan sehingga layanan menjadi...

Deep fake adalah video atau suara palsu buatan AI yang dijerat pasal manipulasi informasi elektronik UU ITE dengan ancam...

Deepfake adalah konten palsu berbasis kecerdasan buatan yang dapat disalahgunakan untuk fitnah atau penipuan. Simak arti...

Aspek hukum konten sintetis deepfake yang dihasilkan AI, terkait pemalsuan, pencemaran nama baik, dan penipuan.

Mengubah tampilan website tanpa izin pemilik dijerat Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE dengan ancaman penjara hingga 8 tahun...

Teknik pemblokiran akses ke situs web yang melanggar hukum melalui sistem resolusi nama domain oleh pemerintah Indonesia...

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk di...

Menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin diancam pidana sampai lima tahun penjara berdasarkan Pasal 65 dan 67 UU P...

E-commerce adalah kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet at...

E-government di Indonesia berjalan sebagai SPBE menurut Perpres 95/2018, mencakup perizinan, kependudukan, dan pengadaan...

E-KTP adalah KTP berchip berisi data biometrik yang wajib dimiliki WNI usia 17 tahun ke atas, diurus gratis tanpa biaya...

E-wallet adalah dompet digital berizin Bank Indonesia untuk menyimpan saldo dan membayar, tapi saldonya tidak dijamin LP...

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan yang diatur dalam regulasi pendidikan dan penyelenggaraan sistem elektr...

Ekosistem ekonomi berbasis internet mencakup e-commerce hingga fintech, diawasi lintas regulator dan dikenai kewajiban p...

Fintech adalah inovasi teknologi di bidang layanan keuangan yang mencakup pembayaran digital, pinjaman online, investasi...

Ilmu dan proses pengumpulan, pelestarian, analisis, dan penyajian bukti digital untuk keperluan penegakan hukum.

Hacking adalah akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik orang lain, diancam pidana hingga 8 tahun bila dilakuk...

Hak akses data adalah hak subjek data pribadi untuk memperoleh akses dan salinan atas data pribadinya yang diproses.

Hak fundamental setiap orang untuk mengakses internet sebagai bagian dari hak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Hak cipta digital adalah perlindungan hukum atas karya cipta yang dibuat, disimpan, atau didistribusikan dalam format di...

Perlindungan hukum atas program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014.

Perluasan hak asasi manusia ke ruang digital, mencakup privasi, akses internet, dan kebebasan berekspresi, dijamin UUD 1...

Hak menghapus data pribadi diatur Pasal 8 UU PDP, sedangkan penghapusan konten tidak relevan di UU ITE masih butuh penet...

Hak subjek data pribadi untuk memperoleh dan memindahkan data pribadinya dari satu pengendali data ke pengendali data la...

Hak-hak yang dimiliki individu atas data pribadinya meliputi hak akses, koreksi, hapus, dan portabilitas berdasarkan UU...

Menyebarkan berita bohong dijerat Pasal 28 UU ITE hasil perubahan UU 1/2024 dan Pasal 14-15 UU No. 1 Tahun 1946 soal pen...

Kerangka hukum penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, mencakup izin, frekuensi, d...

Identitas digital adalah representasi identitas seseorang atau badan hukum dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk...

Data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, atau bentuk lainnya yang memiliki makna dan dapat dipahami, diatur Pasal...

Sistem penyaringan konten internet oleh Kominfo yang memblokir akses ke situs bermuatan negatif berdasarkan Permenkominf...

Kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif dalam kerangka SPBE...

Aspek hukum penggunaan perangkat IoT terkait privasi, keamanan data, dan tanggung jawab hukum di Indonesia.

Perjudian lewat internet dilarang Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman enam tahun penjara, dan pemain pun dapat ikut...

Upaya perlindungan data dari akses tidak sah dan ancaman siber yang diwajibkan oleh UU PDP dan PP 71/2019.

Keamanan siber adalah upaya perlindungan sistem elektronik dari ancaman dan serangan siber, diatur dalam Perpres No. 28...

Kebocoran data adalah gagalnya pelindungan data pribadi, yang menurut UU PDP wajib diberitahukan ke korban paling lambat...

Perbuatan pidana yang memakai atau menyasar sistem elektronik, dijerat Pasal 30 sampai Pasal 35 UU ITE dengan ancaman hi...

Konten ilegal adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum sesuai peraturan perundang-u...

Konten negatif adalah muatan digital yang dilarang Permenkominfo 5/2020, mulai pornografi hingga judi online, dan bisa d...

Literasi digital mencakup empat pilar: kecakapan, keamanan, etika, dan budaya digital, karena ketidaktahuan hukum bukan...

Catatan otomatis aktivitas dalam sistem elektronik yang wajib disimpan oleh PSE sebagai jejak audit berdasarkan PP 71/20...

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer...

Moderasi konten wajib dijalankan platform sesuai Permenkominfo 5/2020, dengan batas waktu 4x24 jam untuk menindak konten...

Nama domain dimiliki lewat prinsip pendaftar pertama menurut Pasal 23 UU ITE, tapi bisa dicabut jika didaftarkan dengan...

Prinsip bahwa penyedia layanan internet wajib memperlakukan semua lalu lintas data secara setara tanpa diskriminasi.

Token digital unik yang mewakili kepemilikan atas aset digital atau fisik, tersimpan di blockchain dan tidak dapat diper...

Kewajiban pengendali data untuk memberitahukan kegagalan perlindungan data pribadi kepada subjek data dan lembaga pengaw...

Ojek online diatur Permenhub 12/2019 soal keselamatan pengguna sepeda motor, dengan status pengemudi sebagai mitra, buka...

Sistem perbankan terbuka yang memungkinkan berbagi data keuangan nasabah antar lembaga melalui API secara aman.

P2P lending adalah layanan pendanaan bersama berizin OJK; platform hanya mempertemukan pemberi dan penerima dana, dan ri...

Payment gateway memproses transaksi pembayaran online dan wajib berizin Bank Indonesia sesuai PBI 22/23/2020, berbeda fu...

Setiap tindakan terhadap data pribadi, dari pengumpulan hingga pemusnahan, hanya sah bila punya salah satu dari enam das...

Menyerang kehormatan orang lain lewat media elektronik kini diatur Pasal 27A UU ITE hasil perubahan UU 1/2024 dan merupa...

Kewajiban registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik ke Kominfo sebagai syarat beroperasi legal, diatur Permenkominfo 5/...

Pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, baik secara individu maupun bersama-sama.

Penipuan lewat internet dijerat KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE; korban bisa melapor ke patrolisiber.id dan memblokir...

Badan hukum yang menerbitkan sertifikat elektronik sebagai pihak ketiga terpercaya untuk tanda tangan digital, diatur PP...

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang atau badan usaha yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektron...

Perlindungan anak online adalah upaya hukum melindungi anak dari eksploitasi dan bahaya di dunia digital, diatur UU ITE...

Upaya hukum melindungi data yang mengidentifikasi seseorang dari penyalahgunaan, diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tenta...

Persetujuan yang diberikan subjek data pribadi secara tegas dan nyata untuk pemrosesan data pribadinya sesuai tujuan yan...

Phishing adalah pengelabuan digital untuk memancing data rekening dan kode OTP korban, dijerat pasal akses ilegal dan pe...

Pinjaman online tanpa izin OJK melanggar UU P2SK; korban penagihan kasar bisa melapor ke Satgas PASTI, OJK 157, dan patr...

Platform digital yang menyasar konsumen Indonesia wajib tunduk PP 80/2019 soal PMSE, termasuk platform asing tanpa kanto...

Penyebaran konten pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 dan UU ITE.

Privasi digital adalah hak individu untuk mengendalikan data dan informasi pribadinya di ruang digital serta terlindungi...

Pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama dan berdasarkan instruksi dari pengendali data pribadi.

Badan usaha swasta yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk layanan publik dan wajib terdaftar di Kominfo berdasark...

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk layanan publik berdasarkan PP 71/2019 tentang PSTE.

Proses mengganti identifier data pribadi dengan pengenal semu sehingga tidak langsung mengidentifikasi individu tanpa in...

Standar QR code pembayaran nasional yang ditetapkan Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital yang...

Ransomware adalah penyanderaan data lewat enkripsi disertai permintaan tebusan, yang menyentuh pasal perusakan data dan...

Teknologi yang membantu perusahaan mematuhi regulasi secara efisien melalui otomatisasi dan digitalisasi proses kepatuha...

Kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pengembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia dan internasion...

Kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan marketplace atau platform perdagangan elektronik di Indonesia.

Kerangka regulasi OJK yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan digital termasuk fintech, perbankan digital, dan in...

Mekanisme pengujian terbatas bagi inovasi keuangan digital dalam lingkungan terkontrol yang diawasi oleh regulator.

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Pasal 14 UU TPKS, bukan k...

Perubahan kedua UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang merevisi pasal-pasal kontroversial dan memperbarui ketentuan pid...

Layanan transportasi berbasis aplikasi yang diatur Permenhub 118/2018, dengan status kemitraan driver yang masih diperde...

Ketentuan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022.

Tindakan pemerintah untuk menyaring atau memblokir akses terhadap konten internet tertentu berdasarkan regulasi.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas penanda ta...

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mengolah dan menyebarkan informasi, wajib andal dan aman menurut Pas...

Skimming adalah penyalinan data kartu ATM lewat alat pada mesin, dijerat pasal akses ilegal UU ITE dan pencurian dengan...

Program komputer di blockchain yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat-syarat terpenuhi tanpa peranta...

Teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku kejahatan untuk memperoleh informasi rahasia atau akses ke sistem den...

Pengiriman pesan elektronik secara massal dan berulang kepada penerima yang tidak menginginkannya melalui media digital.

Stalking online adalah penguntitan berulang lewat sarana elektronik, yang dapat dijerat pasal ancaman UU ITE dan delik p...

Teknologi yang digunakan oleh regulator untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap entitas yang diawasi.

Pemantauan atau pengawasan aktivitas digital seseorang yang memiliki implikasi hukum terkait privasi dan hak asasi manus...

Takedown konten adalah pemutusan akses atas konten melanggar hukum, yang wajib dipenuhi platform dalam 1x24 jam atau 4 j...

Tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi dari PSrE yang diakui, diatur PP 71/2019.

Tanda tangan elektronik sah dan mengikat menurut UU ITE sepanjang memenuhi syarat keterkaitan data, kendali penanda tang...

Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang diatur Permenkes 20/2019, mewajibkan dokter tetap memiliki izin pr...

Regulasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur hak, kewajiban pelaku usaha dan konsumen sesuai PP No. 80/2...

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media el...

Pemindahan data pribadi dari wilayah Indonesia ke luar negeri yang wajib memenuhi ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang...

Proses perubahan fundamental organisasi dan pemerintahan lewat adopsi teknologi digital, didorong Perpres SPBE dan Satu...

Instrumen pembayaran digital yang nilainya disetor di muka dan disimpan elektronik, diatur PBI 20/6/PBI/2018, bukan simp...

Menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA lewat media elektronik dijerat Pasal 28 ayat (2) UU IT...

UU ITE adalah UU No. 11 Tahun 2008 yang telah dua kali diubah, terakhir oleh UU No. 1 Tahun 2024 yang merevisi pasal pen...

Undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022, berlaku efektif Oktober 2024.

Teknik pengambilan data otomatis dari website yang memiliki implikasi hukum terkait hak cipta, data pribadi, dan UU ITE.