Hukum Siber/ITE

Sistem otomatis seperti chatbot atau algoritma trading yang bertransaksi tanpa campur tangan manusia; tanggung jawab huk...

Regulasi AI di Indonesia masih bertumpu pada UU ITE dan UU PDP; siapa bertanggung jawab atas keputusan AI jadi persoalan...

Perbuatan masuk atau mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum, dilarang Pa...

Prinsip perancangan layanan digital agar bisa dipakai penyandang disabilitas, bersumber dari jaminan aksesibilitas fasil...

Akun palsu adalah akun media sosial atau layanan digital dengan identitas tiruan. Simak dasar hukum, risiko pidana, dan...

Proses menghilangkan identitas dari data pribadi secara permanen sehingga lepas dari cakupan UU PDP, berbeda dari pseudo...

Aset kripto adalah komoditas digital berbasis kriptografi dan blockchain yang diperdagangkan secara legal di Indonesia d...

Persoalan hukum saat algoritma dan AI mengambil keputusan yang berdampak pada individu, mencakup transparansi, bias, aku...

Kerangka hukum yang mengatur aktivitas influencer media sosial dalam iklan, endorsement, dan tanggung jawabnya atas kont...

Persoalan hukum dunia virtual metaverse yang belum diatur regulasi khusus di Indonesia, mencakup identitas avatar, aset...

Aspek hukum NFT di Indonesia: diawasi Bappebti sebagai aset kripto, tapi membeli NFT tidak otomatis memindahkan hak cipt...

Aspek hukum open source mengatur hak dan kewajiban memakai, mengubah, dan mendistribusikan perangkat lunak yang kode sum...

Aspek hukum VPN di Indonesia: alatnya sendiri legal, tetapi memakainya untuk mengakses konten terlarang tetap melanggar...

Big data dan hukum membahas kewajiban pengendali data saat mengolah data dalam jumlah besar, termasuk batas profiling da...

Blockchain adalah teknologi pencatatan terdesentralisasi untuk aset kripto dan smart contract, diawasi OJK sejak alih fu...

Informasi elektronik sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 UU ITE, tetapi Putusan MK 20/PUU-XIV/2016 membatasi bukti ha...

Carding adalah pencurian data kartu kredit atau debit orang lain untuk transaksi ilegal, kejahatan siber yang dijerat UU...

Catfishing adalah pembuatan identitas palsu di internet untuk menipu korban secara emosional atau finansial, dapat dijer...

Cloud computing adalah layanan komputasi lewat internet seperti server dan penyimpanan data, tunduk pada aturan lokasi d...

Crowdfunding jenis securities diawasi OJK lewat POJK 57/2020, mewajibkan penyelenggara berizin dan mengungkap risiko inv...

Cyberbullying adalah perundungan lewat media elektronik yang dijerat pasal penghinaan, pengancaman, atau kekerasan anak,...

Data pribadi spesifik berupa karakteristik fisik atau perilaku unik seseorang, seperti sidik jari dan wajah, yang dilind...

Data center adalah fasilitas penyimpanan dan pemrosesan data yang lokasinya diatur berbeda untuk penyelenggara sistem el...

Data pribadi dibagi jadi data umum dan data spesifik menurut Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022, dengan sanksi denda hingga 2%...

DPO adalah pejabat yang ditunjuk pengendali data pribadi untuk mengawasi kepatuhan organisasi terhadap UU PDP secara ind...

DDoS attack adalah serangan siber yang membanjiri server dengan lalu lintas data berlebihan hingga layanan lumpuh, dianc...

Deep fake adalah video atau suara palsu buatan AI yang dijerat pasal manipulasi informasi elektronik UU ITE dengan ancam...

Deepfake adalah konten palsu buatan kecerdasan buatan yang tampak asli, dan penyalahgunaannya bisa dijerat sebagai fitna...

Deepfake dan hukum membahas jerat pidana bagi pembuat konten sintetis AI yang dipakai untuk memfitnah, menipu, atau mema...

Mengubah tampilan website tanpa izin pemilik dijerat Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE dengan ancaman penjara hingga 8 tahun...

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan pers dan jurnalistik, diatur secara khusus dalam UU Pers sebagai lex specia...

Teknik pemblokiran situs lewat pengalihan resolusi nama domain ke halaman Internet Positif, dijalankan Kominfo lewat sis...

Dokumen elektronik adalah informasi digital yang dibuat, dikirim, atau disimpan secara elektronik dan diakui UU ITE seba...

Menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin diancam pidana sampai lima tahun penjara berdasarkan Pasal 65 dan 67 UU P...

Kegiatan jual beli barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet, mencakup marketplace, toko online, d...

E-government di Indonesia berjalan sebagai SPBE menurut Perpres 95/2018, mencakup perizinan, kependudukan, dan pengadaan...

E-KTP adalah KTP berchip berisi data biometrik yang wajib dimiliki WNI usia 17 tahun ke atas, diurus gratis tanpa biaya...

E-wallet adalah dompet digital berizin Bank Indonesia untuk menyimpan saldo dan membayar, tapi saldonya tidak dijamin LP...

Platform teknologi pendidikan yang tunduk pada aturan sistem pendidikan, perlindungan data siswa, dan perlindungan konsu...

Ekosistem ekonomi berbasis internet mencakup e-commerce hingga fintech, diawasi lintas regulator dan dikenai kewajiban p...

Inovasi teknologi di bidang layanan keuangan yang mencakup pembayaran digital, pinjaman daring, investasi, dan asuransi...

Proses pengumpulan, pelestarian, dan analisis bukti digital dari perangkat elektronik yang hasilnya dipakai sebagai alat...

Hacking adalah akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik orang lain, diancam pidana hingga 8 tahun bila dilakuk...

Hak akses data adalah hak subjek data pribadi untuk memperoleh akses dan salinan atas data pribadinya yang diproses.

Hak setiap warga negara mengakses internet, diturunkan dari hak konstitusional atas informasi dan komunikasi, meski belu...

Hak cipta digital melindungi karya seperti musik, video, foto, dan software yang dibuat, disimpan, atau disebarkan lewat...

Perlindungan hukum otomatis atas program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, berlaku sejak diwujudkan ta...

Perluasan hak asasi manusia ke ruang digital, mencakup privasi, akses internet, dan kebebasan berekspresi, dijamin UUD 1...

Hak menghapus data pribadi diatur Pasal 8 UU PDP, sedangkan penghapusan konten tidak relevan di UU ITE masih butuh penet...

Hak subjek data untuk memperoleh salinan data pribadinya dalam format terstruktur dan memindahkannya ke pengendali data...

Hak subjek data adalah hak individu atas data pribadinya sendiri, seperti akses, koreksi, dan hapus, yang wajib dipenuhi...

Menyebarkan berita bohong dijerat Pasal 28 UU ITE hasil perubahan UU 1/2024 dan Pasal 14-15 UU No. 1 Tahun 1946 soal pen...

Kerangka hukum penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999, mencakup izin, frekuensi, d...

Identitas digital adalah representasi identitas seseorang secara elektronik untuk verifikasi dan autentikasi, mencakup K...

Data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, atau bentuk lain yang bermakna dan diakui sebagai alat bukti hukum yang s...

Internet Positif adalah sistem penyaringan konten oleh Kominfo yang memblokir akses ke situs bermuatan negatif seperti j...

Kemampuan sistem elektronik berbeda saling terhubung dan bertukar data secara otomatis, prinsip inti SPBE agar layanan p...

Tindakan mencegat atau menyadap informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak, yang dilarang da...

Persoalan hukum penggunaan perangkat IoT seperti smart home dan wearable, mencakup persetujuan data, keamanan siber, dan...

Kumpulan data yang tertinggal dari aktivitas seseorang di internet, dilindungi sebagai data pribadi oleh UU ITE dan UU P...

Perjudian lewat internet dilarang Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman enam tahun penjara, dan pemain pun dapat ikut...

Keamanan data adalah kewajiban hukum pengendali data dan penyelenggara sistem elektronik melindungi data dari akses ileg...

Keamanan siber adalah upaya perlindungan sistem elektronik dari ancaman dan serangan siber, diatur dalam Perpres No. 28...

Kebocoran data adalah gagalnya pelindungan data pribadi, yang menurut UU PDP wajib diberitahukan ke korban paling lambat...

Kecerdasan buatan adalah teknologi sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia, diatur oleh etika AI...

Perbuatan pidana yang memakai atau menyasar sistem elektronik, dijerat Pasal 30 sampai Pasal 35 UU ITE dengan ancaman hi...

Konten ilegal adalah informasi elektronik bermuatan melanggar hukum yang bisa diputus aksesnya oleh pemerintah lewat mek...

Konten negatif adalah muatan digital yang dilarang Permenkominfo 5/2020, mulai pornografi hingga judi online, dan bisa d...

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat lewat sistem elektronik, sah dan mengikat menurut UU ITE sel...

Literasi digital mencakup empat pilar: kecakapan, keamanan, etika, dan budaya digital, karena ketidaktahuan hukum bukan...

Log elektronik adalah catatan otomatis aktivitas sistem yang wajib disimpan penyelenggara sistem elektronik sebagai jeja...

Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer...

Manipulasi data elektronik adalah mengubah atau merekayasa informasi digital agar tampak asli, dan dapat dipidana menuru...

Moderasi konten wajib dijalankan platform sesuai Permenkominfo 5/2020, dengan batas waktu 4x24 jam untuk menindak konten...

Nama domain dimiliki lewat prinsip pendaftar pertama menurut Pasal 23 UU ITE, tapi bisa dicabut jika didaftarkan dengan...

Prinsip bahwa penyedia internet memperlakukan semua lalu lintas data setara, tanpa mempercepat, memperlambat, atau membl...

Token digital unik tersimpan di blockchain yang merepresentasikan kepemilikan atas aset digital atau fisik dan tidak dap...

Notifikasi insiden data adalah kewajiban pengendali data memberitahukan kebocoran data pribadi ke subjek data dan lembag...

Ojek online diatur Permenhub 12/2019 soal keselamatan pengguna sepeda motor, dengan status pengemudi sebagai mitra, buka...

Sistem perbankan yang memungkinkan data keuangan nasabah dibagikan ke fintech lewat API dengan persetujuan nasabah, diat...

P2P lending mempertemukan pemberi dan penerima dana lewat platform berizin OJK; risiko gagal bayar ditanggung pemberi da...

Payment gateway memproses transaksi pembayaran online dan wajib berizin Bank Indonesia sesuai PBI 22/23/2020, berbeda fu...

Pembatasan akses adalah tindakan menghalangi atau memblokir akses pengguna terhadap informasi atau dokumen elektronik ya...

Setiap tindakan terhadap data pribadi, dari pengumpulan hingga pemusnahan, hanya sah bila punya salah satu dari enam das...

Menyerang kehormatan orang lain lewat media elektronik kini diatur Pasal 27A UU ITE hasil perubahan UU 1/2024 dan merupa...

Pencurian identitas adalah tindakan memperoleh, menggunakan, atau menyalahgunakan data pribadi milik orang lain tanpa iz...

Kewajiban registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik ke Kominfo sebagai syarat beroperasi legal, diatur Permenkominfo 5/...

Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi, wajib menjaga ker...

Penipuan lewat internet dijerat KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE; korban bisa melapor ke patrolisiber.id dan memblokir...

Penyadapan adalah tindakan mendengarkan, merekam, atau mencatat komunikasi dan transmisi data secara melawan hukum, diat...

PSrE adalah badan hukum yang menerbitkan dan mengaudit sertifikat elektronik sebagai pihak ketiga terpercaya untuk keabs...

Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang atau badan usaha yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektron...

Perlindungan anak online mencakup aturan hukum yang melindungi anak dari eksploitasi, grooming, dan cyberbullying di rua...

Perlindungan data pribadi adalah upaya hukum menjaga data yang mengidentifikasi seseorang dari penyalahgunaan, diatur UU...

Persetujuan tegas dan sukarela dari subjek data pribadi atas pemrosesan datanya untuk tujuan tertentu yang telah disampa...

Pharming adalah jenis kejahatan siber yang mengarahkan pengguna internet ke situs palsu secara otomatis tanpa sepengetah...

Phishing adalah pengelabuan digital untuk memancing data rekening dan kode OTP korban, dijerat pasal akses ilegal dan pe...

Pinjaman online tanpa izin OJK melanggar UU P2SK; korban penagihan kasar bisa melapor ke Satgas PASTI, OJK 157, dan patr...

Platform digital yang menyasar konsumen Indonesia wajib tunduk PP 80/2019 soal PMSE, termasuk platform asing tanpa kanto...

Pornografi online adalah penyebaran konten asusila lewat media elektronik yang diatur UU Pornografi dan UU ITE dengan an...

Hak individu untuk mengendalikan data dan informasi pribadinya di ruang digital serta mendapat perlindungan dari pengawa...

Prosesor data pribadi adalah pihak yang memproses data pribadi atas nama dan instruksi pengendali data, bukan penentu tu...

Badan usaha swasta penyelenggara sistem elektronik seperti e-commerce dan media sosial, wajib terdaftar ke Kominfo sesua...

Instansi pemerintah atau lembaga yang ditunjuknya yang wajib mendaftarkan sistem elektronik layanan publiknya sesuai atu...

Teknik mengganti identifier data pribadi dengan kode semu yang reversibel, sehingga data tetap tergolong data pribadi me...

QRIS adalah standar QR pembayaran nasional Bank Indonesia sejak 2019, wajib dipakai penyedia jasa pembayaran agar satu k...

Ransomware adalah penyanderaan data lewat enkripsi disertai permintaan tebusan, yang menyentuh pasal perusakan data dan...

RegTech adalah pemanfaatan teknologi oleh perusahaan jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan regulasi secara ot...

Regulasi AI adalah kerangka hukum dan etika yang mengatur pengembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan agar aman dan...

Kerangka aturan yang mengatur penyelenggaraan platform lokapasar digital di Indonesia, termasuk kewajiban perizinan dan...

Regulasi OJK Digital mengatur izin, pengawasan, dan uji coba sandbox bagi fintech, bank digital, dan layanan keuangan be...

Mekanisme uji coba terbatas dari OJK atau BI yang memberi startup fintech kelonggaran aturan sementara di bawah pengawas...

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Pasal 14 UU TPKS, bukan k...

Perubahan kedua UU ITE lewat UU 1/2024 yang menata ulang delik pencemaran nama baik, menurunkan sejumlah ancaman pidana,...

Layanan transportasi berbasis aplikasi yang diatur Permenhub 118/2018, dengan status kemitraan driver yang masih diperde...

Ketentuan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022.

Tindakan pemerintah menyaring atau memblokir akses ke konten internet tertentu berdasarkan regulasi, biasanya lewat sist...

Dokumen digital berisi tanda tangan elektronik dan identitas pemiliknya, diterbitkan penyelenggara sertifikasi untuk men...

Sextortion adalah pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto atau video intim korban. Simak dasar hukum, unsur pidana, da...

SIM swap adalah pengambilalihan nomor ponsel korban untuk membobol rekening dan akun digital. Kenali modus, dasar hukum...

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk mengolah dan menyebarkan informasi, wajib andal dan aman menurut Pas...

Skimming adalah penyalinan data kartu ATM lewat alat pada mesin, dijerat pasal akses ilegal UU ITE dan pencurian dengan...

Smart contract adalah program di blockchain yang otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat terpenuhi, dan tunduk pa...

Penipuan lewat SMS atau pesan singkat yang memancing korban membuka tautan palsu atau menyerahkan data pribadi untuk dic...

Rekayasa sosial memanfaatkan rasa panik korban lewat telepon atau pesan palsu untuk mengorek OTP dan PIN, dijerat Pasal...

Spamming adalah pengiriman pesan elektronik massal tanpa persetujuan penerima, yang wajib disertai opsi menolak menurut...

Spoofing adalah penyamaran identitas elektronik seperti alamat surel, nomor telepon, atau situs, agar pelaku tampak seba...

Stalking online adalah penguntitan berulang lewat sarana elektronik, yang dapat dijerat pasal ancaman UU ITE dan delik p...

SupTech adalah teknologi yang dipakai OJK dan Bank Indonesia untuk mengawasi ribuan entitas jasa keuangan secara otomati...

Pemantauan aktivitas digital seseorang yang hanya sah dilakukan aparat penegak hukum dengan izin, di luar itu berisiko d...

Takedown konten adalah pemutusan akses atas konten melanggar hukum, yang wajib dipenuhi platform dalam 1x24 jam atau 4 j...

Tanda tangan elektronik berbasis sertifikat elektronik resmi dari PSrE terdaftar, berkekuatan pembuktian setara tanda ta...

Tanda tangan elektronik sah dan mengikat menurut UU ITE sepanjang memenuhi syarat keterkaitan data, kendali penanda tang...

Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh yang diatur Permenkes 20/2019, mewajibkan dokter tetap memiliki izin pr...

Toko online adalah kegiatan jual beli lewat sistem elektronik yang diatur PP PMSE, mengikat pelaku usaha pada kewajiban...

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum memakai komputer atau jaringan digital, mengikat para pihak layaknya kontrak...

Pemindahan data pribadi dari wilayah Indonesia ke luar negeri yang wajib memenuhi ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang...

Proses perubahan fundamental organisasi dan pemerintahan lewat adopsi teknologi digital, didorong Perpres SPBE dan Satu...

Instrumen pembayaran digital yang nilainya disetor di muka dan disimpan elektronik, diatur PBI 20/6/PBI/2018, bukan simp...

Menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA lewat media elektronik dijerat Pasal 28 ayat (2) UU IT...

UU ITE adalah UU No. 11 Tahun 2008 yang telah dua kali diubah, terakhir oleh UU No. 1 Tahun 2024 yang merevisi pasal pen...

Undang-undang komprehensif pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi, mulai berlaku efektif penuh sej...

Web scraping adalah teknik pengambilan data otomatis dari website yang bisa melanggar hak cipta, data pribadi, atau kete...

Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan suatu negara menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang terjadi di luar w...