Hukum Internasional

Acquiescence adalah persetujuan diam-diam suatu negara terhadap klaim atau tindakan negara lain karena tidak mengajukan...

Advisory opinion adalah pendapat hukum Mahkamah Internasional atas permintaan organ PBB, tidak mengikat secara formal ta...

Agresi adalah penggunaan kekerasan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan dan wilayah negara lain, melanggar P...

Aksesi adalah cara negara menjadi pihak pada perjanjian internasional yang tidak ikut ditandatanganinya, dengan akibat h...

APEC adalah forum ekonomi 21 negara Asia-Pasifik yang tak mengikat hukum; Indonesia anggota pendiri dan tuan rumah KTT B...

Arbitrase internasional menyelesaikan sengketa lintas negara di luar pengadilan, dan putusannya baru bisa dijalankan set...

ASEAN adalah organisasi regional Asia Tenggara berdiri 1967, beranggotakan sepuluh negara dengan Indonesia sebagai salah...

Mekanisme kerja sama antarnegara dalam pengumpulan alat bukti dan penanganan perkara pidana lintas yurisdiksi melalui pe...

CEDAW diratifikasi Indonesia lewat UU No. 7/1984, mewajibkan penghapusan diskriminasi perempuan dalam hukum perkawinan,...

Comity adalah prinsip kesopanan internasional agar negara saling menghormati hukum dan putusan pengadilan negara lain, m...

Contentious case adalah perkara sengketa antarnegara di Mahkamah Internasional dengan putusan mengikat, seperti kasus Si...

Denunsiasi adalah tindakan resmi negara menarik diri dari perjanjian internasional yang mengikatnya, biasanya lewat pemb...

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia sebagai tindakan administratif keimigras...

Dewan Keamanan PBB adalah organ utama PBB yang berwenang menjatuhkan sanksi dan mengizinkan penggunaan kekuatan militer.

Diplomasi adalah praktik mengelola hubungan antarnegara lewat negosiasi dan perwakilan resmi, dijalankan Indonesia lewat...

Duta besar adalah kepala misi diplomatik tertinggi yang diangkat Presiden lewat UU No. 37 Tahun 1999 dan menikmati kekeb...

Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. UU No. 12 Tahun 2006 hanya mengizinkan status ganda terbatas bagi anak sampa...

Ekstradisi adalah penyerahan buronan antarnegara yang di Indonesia diatur UU No. 1 Tahun 1979 dan hanya jalan bila ada p...

Embargo adalah larangan resmi terhadap perdagangan dengan negara tertentu, berbeda dari larangan ekspor sepihak Indonesi...

Erga omnes adalah kewajiban hukum internasional yang dimiliki setiap negara terhadap seluruh masyarakat internasional, b...

Estoppel internasional menghalangi negara mengingkari pernyataan atau tindakannya sendiri yang sudah diandalkan negara l...

Forum non conveniens adalah doktrin common law yang memungkinkan pengadilan menolak perkara karena ada forum lain yang l...

G20 adalah forum kerja sama 19 negara dan Uni Eropa yang membahas kebijakan ekonomi global tanpa keputusan yang mengikat...

Genosida adalah kejahatan dengan niat menghancurkan kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, diadili Pengadilan HAM Indo...

Gerakan Non-Blok (NAM) adalah organisasi negara-negara yang menganut kebijakan tidak memihak blok kekuatan dunia manapun...

Hak asasi manusia dijamin Pasal 28A-28J UUD 1945 dan UU No. 39/1999, ditegakkan lewat Komnas HAM dan Pengadilan HAM untu...

Hak menentukan nasib sendiri adalah hak bangsa menentukan status politiknya, landasan kemerdekaan Indonesia dan integrit...

Hubungan diplomatik adalah interaksi resmi antar negara berdaulat yang dilakukan melalui perwakilan diplomatik tetap, di...

Hukum angkasa mengatur eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa sebagai milik bersama umat manusia, relevan bagi posisi...

Hukum diplomatik adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara termasuk hak istimewa...

Hukum humaniter adalah aturan internasional yang melindungi korban perang dan membatasi cara negara berperang di medan k...

Hukum investasi internasional melindungi investor asing lewat BIT dan UU No. 25/2007; sengketa dengan Indonesia diselesa...

Hukum kebiasaan internasional lahir dari praktik negara yang diterima sebagai kewajiban, dan mengikat Indonesia tanpa pe...

Hukum laut adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara atas wilayah laut dan pemanfaa...

Hukum lingkungan internasional mengatur perlindungan lingkungan lintas batas negara, dari kabut asap kebakaran hutan sam...

Hukum perang adalah seperangkat aturan internasional yang mengatur cara berperang dan perlindungan korban konflik bersen...

Hukum perdagangan internasional mengatur perdagangan lintas batas lewat WTO dan GATT; Indonesia beberapa kali jadi tergu...

Hukum perdata internasional (HPI) mengatur hukum negara mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang dalam hubun...

Hukum perubahan iklim mengatur mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global, diratifikasi Indonesia lewat Paris Agree...

Hukum publik internasional mengatur hubungan hukum antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasion...

Hukum udara mengatur kedaulatan ruang udara dan tanggung jawab penerbangan sipil, ditegakkan TNI AU dan Kementerian Perh...

ICSID mengarbitrase sengketa investor asing versus negara; Indonesia meratifikasinya via UU No. 5/1968 dan menang kasus...

ILO adalah badan PBB yang menyusun standar kerja lewat konvensi. Indonesia anggota sejak 1950 dan telah meratifikasi del...

Imunitas negara adalah prinsip bahwa negara tidak dapat diadili di pengadilan negara lain, kecuali untuk transaksi komer...

Intervensi kemanusiaan adalah tindakan militer terhadap negara lain untuk menghentikan pelanggaran HAM berat dan sistema...

Ius ad bellum mengatur kapan suatu negara dibenarkan hukum internasional menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negar...

Ius in bello adalah hukum humaniter yang mengatur cara berperang dan melindungi korban konflik bersenjata, berlaku juga...

Jus cogens adalah norma hukum internasional memaksa yang tidak dapat disimpangi perjanjian mana pun, seperti larangan ge...

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara mengatur wilayahnya tanpa campur tangan asing, meski dibatasi...

Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang menimbulkan tanggung jawab pidana in...

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil yang diketahui pelakunya.

Kejahatan transnasional terorganisasi adalah tindak pidana terstruktur yang melintasi batas negara, diatur melalui UNTOC...

Kekebalan diplomatik melindungi diplomat dari yurisdiksi negara penerima. Indonesia terikat Konvensi Wina 1961 melalui U...

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara orang dan negara. Indonesia memakai asas ius sanguinis dan kewarganegaraan tu...

Kombatan adalah anggota angkatan bersenjata yang boleh ikut bertempur menurut hukum humaniter; Indonesia terikat Konvens...

Konsul melindungi WNI di luar negeri berdasarkan Konvensi Wina 1963, termasuk pekerja migran yang bermasalah dengan maji...

Konvensi Hak Anak (CRC) adalah perjanjian internasional PBB yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlakuan manusiawi dalam konflik bersenjata. Indonesia mengesahkan keempatnya lewat UU No...

Konvensi Wina 1963 mengatur hubungan konsuler antarnegara. Indonesia mengesahkannya lewat UU No. 1 Tahun 1982 dan memaka...

Konvensi Wina 1969 mengatur pembuatan, penafsiran, dan berakhirnya perjanjian antarnegara, jadi rujukan Indonesia meski...

Landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang menjadi hak eksklusif negara pantai untuk eksplorasi minyak...

Laut lepas adalah bagian laut di luar yurisdiksi nasional yang terbuka bagi semua negara dengan enam kebebasan dasar.

Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil dari garis pangkal tempat kedaulatan Indonesia berlaku penuh, diatur UN...

Lex posterior derogat legi priori adalah asas bahwa aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan lama yang mengatur hal...

Lex specialis derogat legi generali adalah asas bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum yang mengatu...

Lex superior derogat legi inferiori adalah asas bahwa aturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih renda...

Lintas damai adalah hak kapal asing melewati laut teritorial suatu negara selama tidak merugikan perdamaian, ketertiban,...

Mahkamah Internasional (ICJ) adalah organ peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara di Den Haag...

ICC mengadili individu atas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998, yang be...

Margin of appreciation adalah doktrin yang memberi negara ruang menilai sendiri cara memenuhi kewajiban HAM internasiona...

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah pilar integrasi ekonomi ASEAN yang membuka arus barang, jasa, dan investasi lintas negar...

Misi diplomatik adalah perwakilan resmi suatu negara di negara lain yang menjalankan fungsi diplomatik sesuai Konvensi W...

Naturalisasi adalah pemberian status WNI kepada orang asing lewat permohonan kepada Presiden, dengan syarat tinggal 5 ta...

Negara kepulauan adalah status hukum laut khusus UNCLOS yang mengakui perairan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai s...

Netralitas adalah status hukum negara yang memilih tidak memihak dalam konflik bersenjata, dengan hak dan kewajiban khus...

Non-refoulement melarang negara mengembalikan pengungsi ke wilayah tempat nyawa atau kebebasannya terancam, dan berlaku...

Opinio juris adalah keyakinan negara bahwa suatu praktik dilakukan karena kewajiban hukum, bukan sekadar kebiasaan atau...

Stateless person tidak diakui negara mana pun sebagai warganya; UU No. 12/2006 mencegah kondisi ini bagi anak Indonesia...

Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk negara-negara lewat perjanjian, dengan personalitas hukum sendiri,...

Organisasi regional adalah organisasi internasional beranggotakan negara-negara satu kawasan, seperti ASEAN, untuk kerja...

Pacta sunt servanda adalah prinsip bahwa setiap perjanjian internasional yang mengikat wajib ditaati para pihak dengan i...

Palang Merah adalah gerakan kemanusiaan yang melindungi korban perang; Indonesia mengesahkan Konvensi Jenewa 1949 lewat...

Peacebuilding adalah upaya jangka panjang membangun perdamaian berkelanjutan dan mencegah kembalinya konflik bersenjata...

Peacekeeping adalah operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang mengirim personel militer dan sipil ke wilayah konflik, ter...

Pejabat diplomatik adalah wakil negara pengirim di negara lain dengan kekebalan penuh Konvensi Wina 1961, yang mengikat...

Pelanggaran HAM adalah tindakan yang melanggar hak dasar manusia yang dijamin konstitusi dan hukum internasional, mencak...

Perbuatan kekerasan, penahanan, atau perampokan oleh awak atau penumpang kapal swasta terhadap kapal lain di laut lepas...

Penangguhan perjanjian adalah penghentian sementara berlakunya perjanjian internasional tanpa mengakhirinya secara perma...

Penduduk sipil adalah setiap orang yang bukan kombatan dan dilindungi hukum humaniter dari serangan langsung selama konf...

Pengadilan HAM mengadili genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan UU No. 26/2000, dan menangani kasus sep...

Pengakuan negara adalah tindakan hukum sepihak yang menyatakan bahwa suatu entitas dianggap telah memenuhi syarat sebaga...

Pengungsi adalah orang yang lari dari persekusi di negaranya. Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan mengatur...

Perbatasan negara adalah garis darat, laut, dan udara yang memisahkan wilayah kedaulatan Indonesia dari sepuluh negara t...

Perdamaian internasional adalah kondisi hubungan antarnegara bebas dari kekerasan, jadi tujuan utama PBB dan diamanatkan...

Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional antara dua negara yang mengatur kerja sama seperti perdagangan, eks...

Perjanjian internasional baru mengikat Indonesia setelah disahkan menurut UU No. 24 Tahun 2000, lewat undang-undang atau...

BIT adalah perjanjian dua negara yang melindungi investasi asing dan membolehkan investor menggugat negara lewat arbitra...

Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat tiga negara atau lebih untuk mengatur kepentingan be...

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan tahun 1945 untuk menjaga perdamaian dan keamanan global; Indonesia an...

Persona non grata adalah pernyataan resmi negara penerima bahwa seorang diplomat asing tidak lagi diterima di wilayahnya...

Piagam ASEAN adalah konstitusi ASEAN yang disahkan Indonesia lewat UU No. 38 Tahun 2008, memberi ASEAN status badan huku...

Prinsip non-intervensi melarang negara atau organisasi internasional mencampuri urusan dalam negeri negara lain secara p...

Prinsip pembedaan mewajibkan pihak berkonflik membedakan kombatan dan penduduk sipil, sehingga serangan militer hanya bo...

Prinsip proporsionalitas melarang serangan militer yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan milit...

Ratifikasi adalah pengesahan resmi suatu perjanjian internasional oleh negara, lewat UU atau Keppres, agar mengikat seca...

Rebus sic stantibus adalah doktrin hukum internasional yang membolehkan pengakhiran perjanjian bila terjadi perubahan me...

Reservasi adalah pernyataan sepihak negara saat meratifikasi perjanjian internasional untuk mengecualikan sebagian akiba...

Resiprositas adalah prinsip timbal balik antarnegara, dasar kebijakan bebas visa Indonesia sesuai Pasal 5 UU No. 37/1999...

Resolusi PBB adalah keputusan organ PBB; resolusi Dewan Keamanan mengikat, resolusi Majelis Umum rekomendatif. Indonesia...

Responsibility to Protect (R2P) adalah prinsip bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyatnya dari kekejaman massal...

Sanksi internasional adalah pembatasan ekonomi atau diplomatik terhadap pelanggar hukum internasional; Indonesia wajib m...

Selat internasional adalah selat pelayaran dunia dengan rezim hak lintas transit khusus, berbeda dari lintas damai biasa...

State practice adalah perilaku aktual negara secara konsisten dan berulang yang menjadi unsur pembentuk hukum kebiasaan...

Statuta ICJ mengatur pembentukan, komposisi, dan yurisdiksi Mahkamah Internasional yang mengadili sengketa antarnegara d...

Suaka politik adalah perlindungan negara bagi orang asing yang terancam karena alasan politik. Indonesia bukan pihak Kon...

Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak, kewajiban, dan kapasitas hukum untuk bertindak dalam hukum...

Sumber hukum internasional adalah dasar hukum yang dipakai untuk menentukan aturan berlaku dalam sengketa antar negara d...

Tanggung jawab negara adalah kewajiban hukum internasional bagi negara memulihkan kerugian akibat tindakannya yang melan...

Tawanan perang adalah kombatan yang jatuh ke tangan musuh dan berhak atas perlakuan manusiawi menurut Konvensi Jenewa II...

Terra nullius adalah wilayah tanpa kedaulatan negara yang bisa diperoleh lewat okupasi efektif — konsep di balik sengket...

Traktat adalah perjanjian formal antarnegara yang mengikat secara hukum internasional, mulai berlaku di Indonesia setela...

Tribunal internasional mengadili sengketa antarnegara atau kejahatan berat. Indonesia terikat pada ICJ dan WTO, tetapi b...

UNCITRAL adalah komisi PBB pembentuk standar arbitrase dagang internasional. UU No. 30/1999 Indonesia terinspirasi UNCIT...

UNESCO adalah badan khusus PBB yang membangun perdamaian lewat kerja sama pendidikan, sains, dan kebudayaan, termasuk me...

UNHCR adalah badan PBB pelindung pengungsi. Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951, tapi mengakui UNHCR lewat Per...

UNICEF adalah badan PBB yang bekerja melindungi hak anak dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak di seluruh d...

Uti possidetis adalah prinsip hukum internasional yang mempertahankan batas wilayah kolonial saat kemerdekaan sebagai ba...

WNA adalah orang yang bukan WNI. Keberadaannya di Indonesia wajib beralas izin tinggal, dengan batasan hak atas tanah, p...

WHO adalah badan PBB pengatur kesehatan global yang mendeklarasikan PHEIC; Indonesia anggota sejak 1950 dan tunduk pada...

WIPO adalah badan PBB pengelola sistem kekayaan intelektual global; Indonesia jadi anggota dan memakai sistem PCT untuk...

WTO mengatur perdagangan multilateral dan sengketa dagang. Indonesia anggota pendiri lewat UU No. 7 Tahun 1994 dan terik...

Yurisdiksi adalah kewenangan negara membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum, termasuk jangkauan sampai ke luar wilayah...

Yurisdiksi universal adalah kewenangan suatu negara mengadili kejahatan berat internasional yang terjadi di negara lain...

ZEE adalah jalur laut 200 mil dari garis pangkal tempat Indonesia memegang hak berdaulat atas sumber daya, diatur UNCLOS...