Definisi
Perkosaan adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk bersetubuh di luar kehendaknya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam hukum pidana Indonesia, perkosaan diatur dalam KUHP lama dan diperkuat oleh UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang lahir untuk menutup celah perlindungan korban yang selama ini dianggap belum cukup dalam hukum acara pidana umum.
Satu hal yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa UU TPKS mengatur ancaman pidana untuk perkosaan. Pasal 4 ayat (2) huruf a UU TPKS memang menegaskan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, tetapi pemidanaannya tetap memakai KUHP. Yang diberikan UU TPKS justru hukum acara khusus dan hak korban — pendampingan selama proses hukum, restitusi, rehabilitasi, larangan mempertemukan korban dengan pelaku, serta larangan penyelesaian di luar pengadilan yang sering merugikan korban di masa lalu.
Perluasan rumusan delik perkosaan justru datang dari KUHP baru, yang berlaku penuh sejak 2 Januari 2026, bukan dari UU TPKS. KUHP baru memperluas cakupan subjek korban dibanding rumusan lama yang hanya mengenal korban perempuan dalam konteks di luar perkawinan, mencerminkan pergeseran pemahaman bahwa kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja dalam berbagai relasi.
Dasar Hukum
KUHP lama merumuskan perkosaan sebagai perbuatan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam pidana penjara hingga dua belas tahun. Ketentuan ini berlaku untuk perbuatan yang terjadi sebelum KUHP baru berlaku penuh.
UU TPKS hadir bukan untuk menggantikan ketentuan pidana perkosaan, melainkan melengkapinya dengan mekanisme perlindungan korban yang lebih komprehensif. Undang-undang ini menegaskan perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, sehingga korban berhak atas hukum acara khusus yang lebih berpihak, termasuk pemeriksaan yang mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan larangan pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban selama persidangan.
KUHP baru yang berlaku penuh sejak 2 Januari 2026 merumuskan ulang delik perkosaan dengan cakupan yang lebih luas dibanding KUHP lama, sebagai bagian dari rekodifikasi hukum pidana nasional. Penomoran pasal dalam KUHP baru berbeda dari KUHP lama, namun substansi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada dasarnya makin diperkuat lewat harmonisasi dengan UU TPKS.
Unsur-Unsur
Agar suatu perbuatan dapat dijerat sebagai perkosaan menurut KUHP lama, unsur-unsur berikut harus terpenuhi:
- Perbuatan — memaksa korban melakukan persetubuhan.
- Cara — dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Tanpa persetujuan — persetubuhan terjadi di luar kehendak korban, bukan atas dasar kerelaan.
UU TPKS memperluas pemahaman mengenai unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” dengan mengakui bahwa penyalahgunaan relasi kuasa, ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, atau kondisi korban yang tidak berdaya menolak, juga dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan meski tanpa kekerasan fisik yang tampak jelas secara kasat mata.
Contoh Kasus
Seorang pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan memaksanya melakukan persetubuhan di tempat sepi. Perbuatan ini memenuhi unsur perkosaan dalam KUHP lama karena terdapat unsur kekerasan dan ancaman kekerasan serta persetubuhan yang dilakukan di luar kehendak korban. Pelaku dapat diancam pidana penjara hingga dua belas tahun berdasarkan rumusan KUHP lama yang berlaku saat perbuatan terjadi.
Dalam kasus lain, seorang atasan di sebuah perusahaan memanfaatkan hubungan kuasa untuk memaksa karyawannya, Sari, bersetubuh dengannya dengan ancaman pemecatan jika menolak. Berdasarkan UU TPKS, penyalahgunaan relasi kuasa dalam konteks seksual semacam ini tetap termasuk bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana, meski tidak ada kekerasan fisik yang kasat mata seperti ancaman senjata.
Perlindungan Korban
- Restitusi — korban berhak atas ganti rugi dari pelaku sebagai bagian dari hak yang dijamin UU TPKS.
- Pendampingan hukum — korban berhak didampingi pendamping atau kuasa hukum di setiap tahap pemeriksaan, dari penyidikan hingga persidangan.
- Perlindungan identitas — identitas korban wajib dirahasiakan sepanjang proses peradilan berlangsung untuk mencegah stigma dan tekanan sosial.
- Rehabilitasi — korban berhak atas pemulihan fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial pascakejadian.
Sanksi
Sanksi pidana untuk perkosaan tetap merujuk pada KUHP, dengan ancaman penjara yang tergolong berat dibanding delik kesusilaan lain, mengingat dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan terhadap korban umumnya berjangka panjang. KUHP baru yang berlaku penuh sejak 2 Januari 2026 turut mempertimbangkan pemberatan hukuman untuk keadaan tertentu, misalnya bila korban mengalami luka berat, mengalami kehamilan akibat perkosaan, atau pelaku memiliki hubungan kekuasaan tertentu dengan korban seperti relasi keluarga atau atasan-bawahan.
Kesalahpahaman Umum
Banyak yang mengira perkosaan hanya bisa terjadi dengan kekerasan fisik yang kasat mata seperti pemukulan atau senjata. Padahal ancaman, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya menolak juga memenuhi unsur pemaksaan, sebagaimana ditegaskan dalam UU TPKS.
Kesalahpahaman lain adalah anggapan bahwa perkosaan dalam perkawinan tidak dapat dipidana karena dianggap “hak” pasangan. Padahal pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam ikatan perkawinan, tetap dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang memiliki jalur hukum tersendiri untuk penanganannya.
Ada pula anggapan keliru bahwa korban yang tidak segera melapor atau tidak melawan secara fisik berarti tidak benar-benar menjadi korban. Padahal reaksi setiap korban berbeda-beda — sebagian membeku karena ketakutan alih-alih melawan, dan keterlambatan melapor sering kali disebabkan trauma, rasa malu, atau kekhawatiran terhadap stigma sosial, bukan bukti bahwa peristiwa itu tidak terjadi.