Definisi
WTO adalah organisasi internasional yang mengurus aturan main perdagangan antarnegara. Ia berdiri pada 1 Januari 1995 berdasarkan Perjanjian Marrakesh, menggantikan GATT 1947 yang selama hampir setengah abad hanya berupa perjanjian tanpa organisasi tetap.
Tiga fungsi utamanya: menjadi tempat negosiasi aturan dagang baru, mengadministrasikan perjanjian yang sudah ada, dan menyelesaikan sengketa antaranggota. Fungsi ketiga inilah yang paling sering menyeret nama Indonesia ke berita — baik sebagai penggugat maupun tergugat.
Dasar Hukum
Indonesia adalah anggota pendiri WTO dan mengesahkan perjanjian pembentukannya melalui UU No. 7 Tahun 1994. Pengesahan itu membawa akibat besar: seluruh lampiran perjanjian WTO — GATT untuk barang, GATS untuk jasa, TRIPS untuk kekayaan intelektual, ditambah perjanjian antidumping, subsidi, pengamanan perdagangan, standar teknis, dan tindakan sanitasi — menjadi kewajiban internasional Indonesia.
Di dalam negeri, kewajiban itu diterjemahkan lewat UU tentang Perdagangan, UU tentang Kepabeanan, serta peraturan menteri tentang tata niaga impor dan ekspor. Yang perlu dipahami, putusan WTO tidak berlaku langsung sebagai hukum di pengadilan Indonesia. Pelaku usaha tidak bisa menggugat pemerintah di Pengadilan Negeri dengan dasar “melanggar aturan WTO”. Yang bisa mengajukan perkara ke WTO hanya negara, bukan perusahaan.
Prinsip Dasar
- Most Favoured Nation (MFN). Perlakuan yang diberikan kepada satu anggota harus diberikan pula kepada semua anggota. Pengecualiannya: perjanjian perdagangan bebas dan uni pabean.
- National Treatment. Setelah bea masuk dibayar, produk impor tidak boleh diperlakukan lebih buruk daripada produk dalam negeri.
- Komitmen tarif. Setiap anggota mengikat batas atas tarifnya dalam daftar konsesi dan tidak boleh melampauinya sepihak.
- Larangan pembatasan kuantitatif. Kuota dan larangan ekspor-impor pada dasarnya dilarang; yang diperbolehkan adalah instrumen tarif.
- Transparansi. Peraturan perdagangan harus diumumkan dan dinotifikasi.
Ada pintu pengecualian untuk melindungi kesehatan, moral publik, sumber daya alam yang dapat habis, dan keamanan nasional — tetapi pintu itu sempit dan pemakaiannya harus dibuktikan tidak menjadi diskriminasi terselubung.
Cara Sengketa Diselesaikan
Alurnya bertahap: konsultasi antarnegara lebih dulu, lalu pembentukan panel bila konsultasi gagal, laporan panel, kemungkinan banding, pengadopsian laporan oleh Badan Penyelesaian Sengketa, dan akhirnya pelaksanaan. Bila negara yang kalah tidak menyesuaikan kebijakannya, penggugat dapat meminta izin menerapkan tindakan balasan berupa penarikan konsesi.
Sejak Desember 2019 sistem ini pincang. Badan Banding WTO kehabisan anggota karena penunjukan hakim baru diblokir, sehingga tidak lagi memenuhi kuorum. Akibatnya, negara yang kalah di tingkat panel bisa mengajukan banding ke lembaga yang tidak dapat bersidang — praktik yang dijuluki appeal into the void — dan laporan panel menggantung tanpa pernah diadopsi. Sejumlah anggota membentuk pengaturan arbitrase banding sementara sebagai jalan keluar, tetapi tidak semua anggota ikut serta.
Sengketa yang Melibatkan Indonesia
Sebagai penggugat. Dalam sengketa DS480, Indonesia menggugat bea masuk antidumping Uni Eropa atas biodiesel asal Indonesia. Panel menyimpulkan Uni Eropa keliru dalam menghitung biaya produksi ketika menetapkan margin dumping, sehingga tindakan antidumping itu tidak sesuai Perjanjian Antidumping. Indonesia menang.
Dalam sengketa DS593, Indonesia menggugat kebijakan Uni Eropa yang membatasi biofuel berbasis minyak sawit. Hasilnya campuran: sebagian cara Uni Eropa menyusun dan menerapkan kriteria dinilai tidak sesuai aturan WTO, sementara kewenangan Uni Eropa mengejar tujuan lingkungan tidak dipersoalkan.
Sebagai tergugat. Dalam sengketa DS477 dan DS478, Selandia Baru dan Amerika Serikat menggugat pembatasan impor produk hortikultura serta hewan dan produk hewan oleh Indonesia. Puluhan tindakan Indonesia dinyatakan melanggar larangan pembatasan kuantitatif, dan putusan itu dikuatkan Badan Banding.
Dalam sengketa DS484, Brasil menggugat pembatasan impor daging ayam Indonesia dan sebagian besar keberatannya dikabulkan. Sementara dalam DS490 dan DS496 yang menyangkut bea masuk produk besi dan baja, kesimpulannya justru menguntungkan Indonesia karena tindakan yang dipersoalkan dinilai bukan tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud Perjanjian Pengamanan.
Kasus nikel. Yang paling berdampak adalah DS592. Uni Eropa menggugat larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Laporan panel pada 2022 menyimpulkan larangan ekspor itu melanggar larangan pembatasan kuantitatif dan tidak dapat dibenarkan oleh pengecualian yang diajukan Indonesia. Indonesia mengajukan banding ke Badan Banding yang sedang lumpuh, sehingga laporan panel tidak pernah diadopsi dan kebijakan hilirisasi tetap berjalan. Perkara ini menjadi contoh paling terkenal bagaimana kebuntuan Badan Banding mengubah arti “kalah” di WTO.
Dampak Praktis bagi Pelaku Usaha
Eksportir Indonesia paling sering bersinggungan dengan WTO lewat tiga instrumen pengamanan perdagangan yang dipakai negara tujuan: bea masuk antidumping bila produk dituduh dijual di bawah nilai wajar, bea masuk imbalan bila produk dituduh disubsidi, dan tindakan pengamanan bila lonjakan impor dianggap merugikan industri negara itu. Ketiganya sah menurut aturan WTO sepanjang prosedurnya dipenuhi.
Kalau produk Anda dikenai penyelidikan semacam itu, pihak yang menjawab kuesioner dan membela diri adalah eksportirnya sendiri, dibantu asosiasi dan kementerian perdagangan. Membawanya menjadi sengketa antarnegara di WTO adalah langkah terakhir yang hanya bisa ditempuh pemerintah.
Kesalahpahaman Umum
“WTO bisa menghukum Indonesia.” WTO tidak menjatuhkan denda. Sanksi maksimalnya adalah izin bagi negara penggugat untuk menarik konsesi dagangnya sendiri.
“Kalah di WTO berarti aturan langsung batal.” Tidak. Peraturan Indonesia hanya bisa dicabut oleh pembentuknya. Putusan WTO melahirkan kewajiban menyesuaikan, bukan pembatalan otomatis.
“WTO melarang semua pembatasan impor.” Tidak. Yang dilarang adalah pembatasan kuantitatif tanpa dasar. Bea masuk yang masih di bawah komitmen tarif, standar keamanan pangan yang berbasis bukti ilmiah, dan tindakan pengamanan yang prosedurnya benar tetap diperbolehkan.