Definisi
Hak Erfpacht adalah hak kebendaan atas tanah dari era kolonial Belanda yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah milik negara atau pihak lain guna keperluan pertanian dalam jangka waktu tertentu, biasanya cukup panjang, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Hak ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) warisan Hindia Belanda dan menjadi tulang punggung hukum bagi perkebunan-perkebunan besar kolonial seperti perkebunan teh, kopi, tebu, dan karet yang tersebar di Jawa dan Sumatra.
Berbeda dari sewa biasa yang jangka waktunya pendek dan bisa diputus sewaktu-waktu, erfpacht memberi kepastian hukum jangka panjang bagi pemegangnya untuk menanam modal besar di atas tanah — masuk akal mengingat perkebunan komoditas ekspor butuh waktu bertahun-tahun sebelum tanaman menghasilkan. Sebagai kompensasinya, pemegang hak erfpacht wajib membayar uang sewa tahunan (canon) kepada pemilik tanah, yang pada masa kolonial umumnya adalah pemerintah Hindia Belanda sendiri.
Setelah berlakunya UUPA pada 24 September 1960, hak erfpacht dikonversi berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA sesuai jenis peruntukannya. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu paling lama 20 tahun sejak UUPA berlaku, sementara hak erfpacht untuk pertanian kecil justru dinyatakan hapus dan penyelesaiannya diserahkan pada ketentuan lebih lanjut dari Menteri Agraria — perbedaan perlakuan yang mencerminkan arah kebijakan UUPA untuk memihak usaha tani rakyat kecil ketimbang meneruskan struktur perkebunan skala besar peninggalan kolonial.
Dasar Hukum
Ketentuan Konversi UUPA No. 5 Tahun 1960 menjadi rujukan utama nasib hak erfpacht pasca kemerdekaan. Pasal III ayat (1) mengonversi hak erfpacht perusahaan kebun besar menjadi HGU sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UUPA, berlaku selama sisa waktu erfpacht yang bersangkutan namun dibatasi maksimal 20 tahun. Pasal IV mengatur nasib berbeda bagi erfpacht pertanian kecil, yang dinyatakan hapus sejak UUPA berlaku dan penyelesaian lebih lanjutnya diatur tersendiri oleh Menteri Agraria, bukan otomatis dikonversi seperti erfpacht kebun besar.
Dalam sistem hukum agraria modern, hak erfpacht sudah tidak lagi diakui sebagai hak atas tanah yang bisa dimohonkan. Seluruh hak erfpacht yang pernah ada telah berakhir jangka waktu konversinya, dengan tanahnya kembali dikuasai negara atau telah beralih menjadi hak-hak atas tanah yang diakui UUPA, seperti HGU, hak milik, atau tanah negara bebas.
Perbedaan dengan Hak Opstal
Hak erfpacht dan hak opstal sama-sama produk hukum kolonial yang dikonversi UUPA, tetapi berbeda objek dan arah konversinya. Erfpacht ditujukan untuk pengusahaan tanah pertanian skala besar seperti perkebunan, sehingga dikonversi menjadi HGU. Hak opstal ditujukan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah orang lain, biasanya untuk permukiman atau bangunan komersial di perkotaan, sehingga dikonversi menjadi HGB. Meski keduanya lahir dari semangat hukum kolonial yang memisahkan kepemilikan tanah dari hak penggunaannya, keduanya melahirkan garis keturunan hukum yang berbeda dalam sistem hak atas tanah nasional sekarang.
Konsekuensi Hukum
Karena hak erfpacht sudah sepenuhnya berakhir sebagai lembaga hukum yang bisa dimohonkan baru, konsekuensi hukumnya sekarang terasa pada penelusuran riwayat tanah-tanah bekas perkebunan kolonial. Ketika HGU hasil konversi erfpacht berakhir dan pemegang haknya tidak mengajukan perpanjangan atau permohonan HGU baru, tanah tersebut kembali berstatus tanah negara bebas, yang kemudian bisa dimohonkan pihak lain atau menjadi salah satu sumber Tanah Objek Reforma Agraria untuk diredistribusikan kepada masyarakat.
Sengketa juga kerap muncul ketika masyarakat sekitar bekas perkebunan erfpacht mengklaim telah menguasai dan menggarap lahan itu sejak lama, sementara perusahaan penerus hak masih mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari HGU-nya yang sudah diperpanjang berkali-kali sejak era kolonial. Penyelesaian sengketa semacam ini biasanya membutuhkan penelusuran dokumen sejak zaman Hindia Belanda untuk memastikan rantai hak yang sah.
Ilustrasi
Sebuah perusahaan perkebunan teh di Jawa Barat memiliki hak erfpacht yang diberikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 untuk jangka waktu 75 tahun. Setelah UUPA berlaku pada tahun 1960, hak erfpacht tersebut dikonversi menjadi HGU selama sisa waktu yang ada, tetapi dibatasi maksimal 20 tahun, sehingga HGU hasil konversi berakhir pada tahun 1980, jauh lebih cepat dari masa 75 tahun yang dijanjikan semula.
Perusahaan kemudian mengajukan permohonan HGU baru berdasarkan UUPA untuk melanjutkan kegiatan perkebunannya. Proses ini memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan baru yang sama sekali tidak dikenal di era kolonial, termasuk kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, kewajiban melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kewajiban mengalokasikan sebagian lahan untuk kebun plasma masyarakat sekitar sesuai kebijakan agraria modern.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah hak erfpacht masih bisa diajukan sekarang? Tidak bisa. Hak erfpacht sudah tidak dikenal dalam sistem hukum agraria Indonesia sejak UUPA berlaku, dan seluruh hak erfpacht yang ada telah dikonversi atau dihapus puluhan tahun lalu.
Bagaimana jika ditemukan dokumen tanah berstatus erfpacht sekarang? Dokumen semacam itu hanya berfungsi sebagai bukti riwayat kepemilikan lama, bukan bukti hak yang masih berlaku, sehingga tetap perlu ditelusuri status konversinya menjadi HGU atau justru sudah kembali menjadi tanah negara.
Apa bedanya erfpacht dengan HGU yang berlaku sekarang? Erfpacht lahir dari sistem hukum kolonial dengan jangka waktu yang bisa sangat panjang dan diberikan sepihak oleh penguasa kolonial, sedangkan HGU adalah hak atas tanah nasional dengan jangka waktu terbatas yang diatur UUPA dan harus melalui permohonan resmi ke instansi pertanahan.
Mengapa erfpacht pertanian kecil dihapus, bukan dikonversi? Kebijakan ini mencerminkan arah UUPA yang ingin mengoreksi struktur penguasaan tanah kolonial, dengan memberi kesempatan tanah pertanian kecil kembali ke penguasaan negara agar bisa ditata ulang demi kepentingan petani, bukan diteruskan sebagai hak yang justru membebani rakyat kecil.