Definisi
Komponen upah adalah unsur-unsur yang membentuk keseluruhan penghasilan pekerja atau buruh yang berasal dari pengusaha. Berdasarkan peraturan pengupahan, komponen upah bisa terdiri dari upah pokok saja, upah pokok ditambah tunjangan tetap, atau upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap — tergantung kebijakan masing-masing perusahaan.
Memahami komponen upah penting karena pembagian ini menentukan angka yang jadi dasar perhitungan hak-hak lain, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan, pesangon saat PHK, hingga upah lembur — yang umumnya dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan dari total penghasilan kotor yang diterima pekerja setiap bulan.
Jenis-Jenis Komponen Upah
Secara umum, komponen upah dibagi menjadi:
- Upah pokok — jumlah dasar yang disepakati dalam perjanjian kerja, biasanya proporsinya paling besar dalam struktur upah dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.
- Tunjangan tetap — tambahan penghasilan yang dibayar secara rutin dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian tertentu, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau tunjangan masa kerja.
- Tunjangan tidak tetap — tambahan yang besarannya bisa berubah-ubah dan biasanya dikaitkan kehadiran, seperti uang makan atau uang transport harian.
Di luar tiga komponen ini, pekerja bisa saja menerima pendapatan non-upah seperti bonus, insentif kerja, atau THR. Pendapatan non-upah ini secara hukum tidak termasuk komponen upah, sehingga umumnya tidak dihitung sebagai dasar perhitungan pesangon maupun iuran jaminan sosial.
Ada juga perusahaan yang menyusun struktur upahnya hanya dengan satu komponen, yaitu upah pokok tanpa tunjangan apa pun. Struktur seperti ini sering dipakai untuk pekerja dengan jenis pekerjaan tertentu atau perusahaan berskala kecil yang belum menerapkan sistem tunjangan berjenjang. Selama total upah pokok tersebut tidak lebih rendah dari upah minimum yang berlaku, struktur satu komponen ini tetap sah secara hukum.
Dasar Hukum
Ketentuan mengenai komponen upah diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menjadi aturan pelaksana dari UU Ketenagakerjaan hasil perubahan UU Cipta Kerja. Peraturan ini memberi kebebasan kepada pengusaha untuk menyusun struktur upah, apakah hanya upah pokok, atau ditambah tunjangan tetap dan tidak tetap, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja.
Meski pengusaha punya keleluasaan menyusun komponen ini, ada batasan penting: total upah pokok tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut, dan jika struktur upah terdiri dari upah pokok plus tunjangan tetap, proporsi upah pokok umumnya harus tetap dominan agar tidak dipakai sebagai cara menyiasati kewajiban upah minimum.
Perbedaan dengan Take-Home Pay
Komponen upah sering disalahartikan sama dengan take-home pay atau gaji bersih yang diterima pekerja tiap bulan. Padahal take-home pay adalah hasil akhir setelah semua komponen upah dijumlahkan, ditambah pendapatan non-upah seperti bonus atau insentif, lalu dikurangi potongan seperti pajak, iuran BPJS, dan cicilan. Jadi take-home pay bisa lebih besar dari total komponen upah murni jika ada bonus, atau lebih kecil karena potongan-potongan tersebut.
Perbedaan ini penting dipahami pekerja, karena hak-hak seperti pesangon dihitung dari komponen upah (upah pokok dan tunjangan tetap), bukan dari angka take-home pay yang tertera di rekening setiap bulan.
Ilustrasi
Yusuf menerima slip gaji dengan rincian: upah pokok Rp4.000.000, tunjangan jabatan tetap Rp500.000, tunjangan makan harian sekitar Rp300.000 (tergantung kehadiran), dan bulan ini mendapat bonus kinerja Rp1.000.000. Untuk keperluan menghitung pesangon jika suatu saat ia di-PHK, dasar yang dipakai hanyalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, yaitu Rp4.500.000 — bukan total penghasilan bulan itu yang mencapai hampir Rp5.800.000 karena ada bonus dan tunjangan tidak tetap.
Kesalahpahaman Umum
Banyak pekerja mengira semua yang tertera di slip gaji otomatis masuk komponen upah dan jadi dasar perhitungan pesangon. Kenyataannya, hanya upah pokok dan tunjangan tetap yang termasuk komponen upah dalam pengertian hukum. Tunjangan tidak tetap dan pendapatan non-upah seperti bonus umumnya dikeluarkan dari perhitungan tersebut.
Kesalahpahaman lain adalah menganggap perusahaan bebas menamai semua komponen sebagai “tunjangan tidak tetap” agar terhindar dari kewajiban menghitungnya sebagai dasar pesangon, meski substansinya sebenarnya dibayar rutin tanpa syarat kehadiran. Penamaan komponen dalam slip gaji semestinya mencerminkan sifat aslinya, bukan sekadar label untuk menghindari kewajiban hukum.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah tunjangan transportasi termasuk komponen upah? Tergantung sifatnya. Jika dibayar rutin setiap bulan tanpa dikaitkan kehadiran, ini termasuk tunjangan tetap. Jika besarannya berubah sesuai jumlah hari masuk kerja, ini termasuk tunjangan tidak tetap.
Apakah upah lembur termasuk komponen upah? Upah lembur dihitung terpisah dari komponen upah bulanan, menggunakan formula sendiri berdasarkan jam kerja lembur, bukan bagian dari struktur upah pokok dan tunjangan tetap.
Bagaimana cara mengetahui struktur upah di perusahaan tempat bekerja? Pekerja bisa memeriksa slip gaji setiap bulan atau menanyakan langsung ke bagian sumber daya manusia mengenai rincian upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap yang berlaku di perusahaan tersebut.
Apakah perusahaan wajib mencantumkan rincian komponen upah di slip gaji? Meski tidak ada satu pasal khusus yang mewajibkan format slip gaji tertentu, transparansi rincian komponen upah adalah praktik yang baik dan penting bagi pekerja untuk memastikan haknya dibayar sesuai perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku.
Apakah komponen upah bisa berubah di tengah masa kerja? Bisa, misalnya karena kenaikan jabatan, revisi struktur dan skala upah tahunan, atau perubahan kebijakan perusahaan. Perubahan yang menurunkan komponen upah pekerja tanpa kesepakatan bersama berpotensi jadi masalah hukum karena bisa dianggap merugikan hak yang sudah melekat.