Definisi
Izin usaha adalah legalitas yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Istilah resminya sekarang perizinan berusaha, dan bentuknya tidak lagi seragam untuk semua jenis usaha.
Sejak berlakunya sistem berbasis risiko, jenis dokumen yang harus dipegang ditentukan oleh seberapa besar bahaya yang mungkin ditimbulkan kegiatan usaha itu terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Warung kopi dan pabrik bahan kimia tidak lagi melalui jalur perizinan yang sama.
Perubahan ini juga mengubah cara kerja pengawasan. Dulu pemerintah menyaring di depan lewat izin. Sekarang banyak usaha berisiko rendah dilepas cepat di depan, lalu diawasi setelah berjalan.
Dasar Hukum
Kerangkanya dibentuk UU Cipta Kerja, yang kini berlaku sebagai UU No. 6 Tahun 2023, dan dijabarkan dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP inilah rujukan sehari-hari pelaku usaha karena memuat pembagian tingkat risiko sekaligus daftar kegiatan usaha per sektor.
Di bawahnya ada peraturan kementerian teknis yang mengatur standar kegiatan usaha di masing-masing sektor, misalnya pangan, kesehatan, konstruksi, atau keuangan. Pemerintah daerah tetap berperan pada persetujuan yang menyangkut ruang dan lingkungan.
Menentukan tingkat risiko bukan penilaian bebas. Setiap kode KBLI sudah dipetakan tingkat risikonya dalam lampiran PP tersebut, dan sistem OSS mengikuti pemetaan itu.
Tingkat Risiko dan Bentuk Perizinannya
| Tingkat risiko | Perizinan yang wajib dimiliki | Sifat pemenuhan |
|---|---|---|
| Rendah | NIB saja | Otomatis terbit |
| Menengah rendah | NIB dan sertifikat standar | Pernyataan mandiri pelaku usaha |
| Menengah tinggi | NIB dan sertifikat standar | Harus diverifikasi instansi teknis |
| Tinggi | NIB dan izin | Harus melewati persetujuan instansi |
Selain itu ada persyaratan dasar yang bisa muncul di semua tingkat risiko, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung.
Nasib SIUP, TDP, dan Izin Lama
Ini pertanyaan yang paling sering muncul, terutama dari usaha yang berdiri sebelum 2021.
SIUP sudah tidak diterbitkan lagi. Fungsinya diambil alih NIB ditambah perizinan sesuai tingkat risiko. SIUP lama tidak perlu diperpanjang, tetapi pelaku usaha yang masih memegangnya perlu bermigrasi ke sistem OSS agar datanya sinkron.
TDP juga sudah tidak ada karena UU Cipta Kerja mencabut undang-undang tentang wajib daftar perusahaan. NIB berlaku sebagai bukti pendaftaran perusahaan.
Izin sektoral seperti izin edar pangan olahan, izin operasional klinik, atau sertifikat laik higiene tetap ada. Yang berubah hanyalah pintu masuk pengurusannya, yang kini melalui OSS.
Yang perlu diwaspadai: dokumen lama tidak otomatis membuat usaha dianggap patuh. Kalau data usaha tidak pernah dimigrasikan ke OSS, secara sistem usaha itu tercatat belum memiliki perizinan berusaha yang berlaku.
Sanksi Menjalankan Usaha Tanpa Izin
Sanksi utamanya administratif dan bertingkat: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha, sampai pencabutan hak akses OSS. Urutan ini biasanya diberi tenggat perbaikan lebih dulu.
Sanksi pidana tidak datang dari aturan perizinan umum, melainkan dari undang-undang sektoral. Menjual pangan olahan tanpa izin edar, menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin, atau menghimpun dana masyarakat tanpa izin otoritas keuangan diancam pidana oleh undang-undang masing-masing.
Efek yang paling sering dirasakan pelaku usaha justru bukan sanksi, tetapi tertutupnya akses. Tanpa perizinan yang benar, usaha sulit ikut tender, sulit mengajukan kredit modal kerja, dan sulit menjadi pemasok perusahaan besar yang wajib memeriksa legalitas mitranya.
Biaya dan Jangka Waktu Mengurus Izin
Salah satu perubahan paling terasa dari sistem berbasis risiko adalah soal biaya. Penerbitan NIB melalui OSS tidak dipungut biaya sama sekali, berapa pun skala usahanya. Yang berbayar hanyalah biaya di luar sistem OSS itu sendiri, misalnya pengujian laboratorium untuk sertifikat standar, biaya sertifikasi oleh lembaga penilai kesesuaian, atau retribusi daerah untuk persetujuan bangunan gedung.
Soal waktu, tidak ada satu angka baku yang berlaku untuk semua jenis usaha, karena tingkat risikonya berbeda-beda. NIB untuk usaha risiko rendah bisa terbit dalam hitungan menit begitu data yang diisi lengkap dan benar. Sertifikat standar untuk risiko menengah rendah, yang sifatnya pernyataan mandiri, juga terbit cepat karena pelaku usaha hanya perlu menyatakan sanggup memenuhi standar. Yang memakan waktu justru risiko menengah tinggi dan risiko tinggi, karena berkas harus diverifikasi atau disetujui instansi teknis, dan lamanya bergantung pada kelengkapan dokumen serta antrean pemeriksaan di instansi bersangkutan.
Bu Hesti yang hendak membuka klinik kecantikan pernah mengira semua proses selesai begitu NIB-nya terbit hari itu juga. Ternyata kegiatan usahanya tergolong risiko tinggi karena menyangkut layanan kesehatan, sehingga ia masih harus menunggu verifikasi sertifikat standar dan izin operasional dari dinas kesehatan sebelum benar-benar boleh menerima pasien. Salah mengira NIB sebagai izin penuh adalah kekeliruan yang paling sering membuat usaha baru terlambat beroperasi, bukan karena prosesnya lambat, melainkan karena tahapan lanjutannya tidak diperhitungkan sejak awal.
Ke Mana Harus Mengurus
Semua jenis perizinan berusaha kini bermuara pada satu sistem, yaitu OSS, yang dapat diakses secara daring tanpa harus datang ke kantor pemerintah tertentu. Namun OSS hanyalah pintu masuk; verifikasi dan persetujuan lanjutan tetap dilakukan instansi yang berwenang di baliknya.
Untuk persyaratan dasar seperti kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan bangunan gedung, kewenangan tetap ada di pemerintah daerah setempat, karena menyangkut tata ruang wilayah yang hanya dipahami dinas setempat. Untuk sertifikat standar dan izin sektoral, kewenangan verifikasi ada pada kementerian atau lembaga teknis sesuai bidang usahanya, misalnya dinas kesehatan untuk klinik, atau otoritas pangan untuk izin edar makanan olahan. Pelaku usaha yang bingung ke mana harus mengurus dokumen lanjutan biasanya bisa menemukan jawabannya lewat notifikasi otomatis yang muncul di akun OSS begitu NIB terbit, karena sistem sudah mengarahkan persyaratan lanjutan sesuai kode KBLI yang dipilih.
Praktik di Lapangan
Sebuah restoran di kawasan komersial diperiksa petugas dan hanya bisa menunjukkan NIB. Kegiatan usaha restoran tidak tergolong risiko rendah, sehingga NIB saja belum cukup. Restoran itu belum memiliki sertifikat standar yang terverifikasi dan belum memenuhi sertifikat laik higiene sanitasi.
Pemiliknya, Pak Anwar, mendapat peringatan tertulis dengan tenggat perbaikan. Karena persyaratan dipenuhi sebelum tenggat, usaha berjalan terus tanpa penghentian.
Kasus kedua lebih berat. Sebuah usaha produksi minuman kemasan berjualan daring dengan NIB yang kode KBLI-nya perdagangan eceran, bukan industri minuman. Ketika produknya ditemukan beredar tanpa izin edar, persoalannya bukan sekadar administrasi perizinan, melainkan pelanggaran ketentuan pangan yang punya ancaman pidana tersendiri. Salah memilih kode KBLI di awal membuat seluruh rantai perizinannya ikut salah, dan perbaikannya jauh lebih rumit daripada sekadar melengkapi sertifikat yang tertinggal.