Definisi
Mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dibuktikan dan tanpa pemberitahuan tertulis kepada perusahaan. Kata ini sering dipakai longgar di kantor: telat sehari, izin lewat chat, atau menghilang seminggu semuanya disebut mangkir. Secara hukum, maknanya lebih sempit. Karyawan yang sakit lalu mengirim surat dokter, atau cuti yang disetujui atasan, bukan mangkir.
Aturan utamanya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Selain itu, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama biasanya memuat sanksi yang lebih rinci.
Ukuran Mangkir yang Bisa Berujung PHK
Pasal 51 ayat (1) PP 35/2021 menyebut PHK karena mangkir baru bisa ditempuh jika empat unsur terpenuhi sekaligus. Pertama, karyawan tidak masuk selama lima hari kerja atau lebih berturut-turut. Kedua, tidak ada keterangan tertulis. Ketiga, tidak ada bukti yang sah atas ketidakhadirannya, misalnya surat dokter atau surat keterangan rumah sakit. Keempat, perusahaan sudah memanggil karyawan dua kali secara patut dan tertulis.
Kalau salah satu unsur tidak ada, PHK-nya rawan dibatalkan. Perusahaan yang langsung memecat di hari keenam tanpa surat panggilan, misalnya, berada di posisi lemah.
Makna Panggilan yang Patut
Panggilan dianggap patut apabila dikirim ke alamat terakhir yang tercatat di perusahaan, dengan tenggang waktu yang masuk akal antara panggilan pertama dan kedua. Praktiknya, tiap panggilan diberi jarak minimal tiga hari kerja. Bukti pengirimannya harus disimpan: tanda terima kurir, bukti kirim email, atau pesan resmi yang terdokumentasi.
Panggilan lewat WhatsApp saja sering diperdebatkan. Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial cenderung menerimanya kalau perusahaan juga mengirim surat fisik atau email ke alamat yang tercatat. Jadi jangan bergantung pada satu kanal.
Akibat Hukum bagi Karyawan
Karyawan yang memenuhi unsur mangkir dikualifikasikan mengundurkan diri. Konsekuensinya, ia tidak mendapat pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Yang tetap menjadi haknya adalah uang penggantian hak, seperti cuti tahunan yang belum diambil, dan uang pisah apabila diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Ada hal yang sering luput. Mangkir lima hari berbeda dengan mangkir yang terjadi sesekali. Ketidakhadiran satu atau dua hari tanpa keterangan tetap bisa dikenai surat peringatan sesuai aturan internal, tetapi belum otomatis dianggap mengundurkan diri.
Hak Pembelaan Karyawan
Karyawan bisa membantah dengan membuktikan bahwa ia punya alasan yang sah. Kecelakaan, rawat inap, atau musibah keluarga adalah contoh yang lazim. Kalau keterangan itu baru disampaikan setelah panggilan, perusahaan tetap perlu menilainya. Karyawan yang merasa PHK-nya tidak sah dapat menempuh bipartit, lalu mediasi di dinas ketenagakerjaan, dan akhirnya gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Tips bagi Perusahaan
Tulis definisi mangkir di peraturan perusahaan. Catat absensi setiap hari. Simpan semua surat panggilan dan bukti kirimnya. Jangan menahan upah yang sudah menjadi hak karyawan hanya karena ia mangkir, sebab pemotongan upah punya aturan sendiri. Dan jangan menganggap mangkir otomatis berarti kesalahan berat, karena kualifikasi mengundurkan diri tetap menuntut prosedur yang lengkap.
Mangkir yang Berulang dan Sanksi Bertahap
Di luar ketentuan lima hari, perusahaan umumnya mengatur sanksi bertahap untuk absen tanpa keterangan yang lebih singkat. Satu atau dua hari tanpa kabar biasanya dibalas teguran lisan atau surat peringatan pertama. Bila berulang, naik ke surat peringatan kedua dan ketiga. Masing-masing surat peringatan umumnya berlaku enam bulan, kecuali peraturan perusahaan menentukan lain.
Pola ini penting karena PHK karena pelanggaran berat atau pelanggaran berulang punya jalur sendiri, terpisah dari kualifikasi mengundurkan diri. Perusahaan sebaiknya konsisten. Jika satu karyawan dihukum sementara karyawan lain dengan perilaku sama dibiarkan, tuduhan diskriminasi bisa dipakai sebagai pembelaan di sidang hubungan industrial.
Pencegahan
Bagi karyawan, cara paling aman adalah mengabari secara tertulis sedini mungkin dan menyimpan buktinya, termasuk surat dokter. Bagi perusahaan, pastikan data kontak dan alamat karyawan selalu diperbarui, karena panggilan patut hanya bisa dibuktikan bila dikirim ke alamat yang tercatat.
Terakhir, perlu diingat bahwa mangkir berbeda dengan terlambat atau pulang lebih awal. Keterlambatan diatur lewat disiplin jam kerja, sedangkan mangkir menyangkut ketidakhadiran penuh pada hari kerja. Perbedaan ini menentukan jalur sanksi yang bisa dipakai perusahaan.
Contoh Kasus
Dimas bekerja sebagai staf gudang di sebuah distributor di Bekasi. Pada Senin ia tidak masuk dan tidak memberi kabar. Sampai Jumat, ponselnya mati. Manajer HRD, Ibu Sari, mengirim surat panggilan pertama ke alamat KTP Dimas pada hari Kamis, lalu surat kedua pada Selasa berikutnya, keduanya dengan jasa kurir dan salinan email.
Dimas tidak merespons. Perusahaan kemudian menerbitkan surat PHK karena mangkir dan membayar uang penggantian hak berupa sisa cuti empat hari. Tiga minggu kemudian, Dimas muncul dan menggugat, mengaku ayahnya masuk rumah sakit di kampung. Namun ia tidak punya surat keterangan rumah sakit dan tidak mengabari siapa pun. Mediator menyimpulkan perusahaan sudah memenuhi prosedur, dan PHK dinyatakan sah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah izin lewat WhatsApp ke atasan sudah cukup? Itu tergantung aturan di perusahaan. Pasal 51 meminta keterangan tertulis dengan bukti yang sah. Pesan WhatsApp bisa dihitung sebagai tertulis, tetapi tetap lebih aman bila ditindaklanjuti dengan surat dokter atau dokumen pendukung lain.
Lima hari itu hari kerja atau hari kalender? Hari kerja. Sabtu dan Minggu tidak dihitung kalau memang bukan hari kerja karyawan itu, dan hari libur nasional juga dilewati.
Apakah karyawan yang mangkir dapat pesangon? Umumnya tidak, sebab ia dikualifikasikan mengundurkan diri. Namun uang penggantian hak, seperti cuti yang belum diambil, tetap harus dibayar.