Definisi
Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah yang disusun pengusaha untuk setiap golongan jabatan di perusahaannya, mulai dari nominal upah terendah sampai tertinggi. Ketentuan ini mewajibkan setiap pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagai bagian dari kewajiban pengelolaan pengupahan yang transparan dan adil.
Istilah “struktur upah” merujuk pada susunan tingkatan upah antar-golongan jabatan secara vertikal — misalnya perbedaan upah antara operator, supervisor, dan manajer. Sementara “skala upah” merujuk pada rentang nominal di dalam satu golongan jabatan yang sama, biasanya dibedakan berdasarkan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja yang menempati jabatan tersebut. Kedua konsep ini disusun bersamaan dalam satu dokumen sehingga pengusaha dan pekerja sama-sama punya acuan yang jelas soal bagaimana upah ditentukan dan bagaimana upah bisa naik seiring waktu.
Keberadaan struktur dan skala upah juga menjadi salah satu indikator kepatuhan perusahaan yang diperiksa oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, karena dokumen ini mencegah praktik pengupahan yang tidak transparan atau diskriminatif antar-pekerja dengan posisi setara.
Dasar Hukum
Kewajiban menyusun struktur dan skala upah pertama kali disebut dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan, yang mewajibkan setiap pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas.
Peraturan yang sama juga menegaskan dua kewajiban tambahan bagi pengusaha: memberitahukan struktur dan skala upah tersebut kepada seluruh pekerja, dan menggunakannya sebagai pedoman baku dalam menetapkan upah setiap pekerja. Artinya, struktur dan skala upah bukan sekadar dokumen administratif yang disimpan di laci kantor HRD, melainkan harus benar-benar menjadi acuan yang diketahui dan bisa dicek oleh pekerja.
Syarat dan Prosedur
Penyusunan struktur dan skala upah biasanya melalui beberapa tahap. Pertama, perusahaan melakukan evaluasi jabatan untuk menentukan bobot dan nilai relatif setiap posisi dibanding posisi lain di perusahaan. Kedua, hasil evaluasi ini dikelompokkan menjadi golongan-golongan jabatan, dari yang paling rendah sampai paling tinggi.
Ketiga, perusahaan menetapkan rentang nominal upah untuk setiap golongan dengan mempertimbangkan upah minimum yang berlaku, kemampuan keuangan perusahaan, dan perbandingan upah di industri sejenis. Keempat, dokumen struktur dan skala upah yang sudah jadi wajib disosialisasikan kepada seluruh pekerja, biasanya melalui pengumuman resmi atau dicantumkan dalam peraturan perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah besar biasanya meninjau ulang struktur dan skala upah ini setiap tahun mengikuti penyesuaian upah minimum dan kondisi keuangan perusahaan.
Contoh Kasus
Sebuah perusahaan manufaktur di Cikarang dengan sekitar 300 pekerja menyusun struktur dan skala upah dalam lima golongan jabatan, mulai dari operator produksi, senior operator, supervisor, manajer, hingga direktur, masing-masing dengan rentang nominal upah yang berbeda. Dalam setiap golongan, skala upah dibagi lagi berdasarkan masa kerja dan tingkat kompetensi, sehingga dua orang dengan jabatan sama bisa menerima upah berbeda kalau masa kerja atau kompetensinya berbeda.
Struktur ini disosialisasikan ke seluruh pekerja lewat forum sosialisasi peraturan perusahaan dan dicantumkan sebagai lampiran peraturan perusahaan yang disahkan dinas ketenagakerjaan setempat. Setiap kali ada kenaikan upah minimum kabupaten, tim HRD menyesuaikan seluruh rentang golongan agar tidak ada posisi yang nominal terendahnya jatuh di bawah upah minimum yang baru. Sistem ini membantu perusahaan menghindari komplain soal ketidakadilan upah antar-pekerja dengan jabatan serupa.
Perbedaan dengan Upah Minimum
Struktur dan skala upah sering tertukar dengan upah minimum, padahal keduanya konsep yang berbeda meski saling berkaitan. Upah minimum adalah batas terendah yang berlaku seragam untuk seluruh pekerja di suatu wilayah atau sektor tertentu, ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun sebagai jaring pengaman sosial. Struktur dan skala upah, sebaliknya, adalah kebijakan internal masing-masing perusahaan yang mengatur bagaimana upah bervariasi antar-golongan jabatan di atas batas minimum tersebut.
Dengan kata lain, upah minimum menjadi salah satu variabel yang wajib diperhatikan saat perusahaan menyusun struktur dan skala upah, khususnya untuk memastikan golongan jabatan terendah tidak berada di bawah angka yang ditetapkan pemerintah. Namun struktur dan skala upah mengatur jauh lebih rinci dibanding sekadar batas minimum, termasuk bagaimana upah naik seiring kenaikan golongan, masa kerja, dan kompetensi.
Sanksi
Pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah dapat dikenakan sanksi administratif oleh pengawas ketenagakerjaan, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha untuk pelanggaran yang lebih serius atau berulang. Sanksi ini dijatuhkan bertahap, biasanya diawali dengan nota pemeriksaan yang memberi tenggat waktu perbaikan.
Selain sanksi administratif, ketiadaan struktur dan skala upah yang jelas juga membuat perusahaan rentan digugat pekerja ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan tuduhan diskriminasi pengupahan, terutama kalau ada pekerja dengan jabatan dan masa kerja setara namun menerima upah jauh berbeda tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara objektif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah semua perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah? Ya, kewajiban ini berlaku untuk semua pengusaha tanpa syarat jumlah pekerja minimum, meski dalam praktik pengawasannya lebih ketat pada perusahaan berskala menengah ke atas.
Apakah pekerja berhak melihat struktur dan skala upah perusahaan? Berhak, karena pengusaha wajib memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja sebagai bagian dari transparansi pengupahan.
Apakah struktur dan skala upah bisa berbeda untuk setiap cabang perusahaan? Bisa, terutama kalau kondisi upah minimum dan biaya hidup di masing-masing wilayah cabang berbeda, sepanjang tetap mengacu pada prinsip yang sama dalam menentukan golongan dan skala.
Berapa lama masa berlaku struktur dan skala upah sebelum harus ditinjau ulang? Tidak ada batas waktu baku, tetapi umumnya ditinjau setiap tahun mengikuti penyesuaian upah minimum dan kondisi keuangan perusahaan agar tetap relevan.