Definisi
Tanah Adat, atau sering disebut juga tanah ulayat, adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan norma-norma hukum adat yang berlaku turun-temurun di komunitas tersebut. Tanah adat mencakup dua bentuk penguasaan: penguasaan komunal oleh seluruh warga masyarakat hukum adat, yang disebut hak ulayat, dan penguasaan individual oleh anggota masyarakat hukum adat atas bagian tanah tertentu berdasarkan pembagian menurut hukum adat setempat.
Berbeda dari tanah bersertifikat yang buktinya berupa dokumen negara, tanah adat biasanya dibuktikan lewat pengakuan komunitas, batas-batas alam yang dikenal turun-temurun, dan kesaksian tetua adat. Karena itu status tanah adat sering menjadi rumit ketika berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah nasional yang berbasis sertifikat.
Dasar Hukum
Pengakuan terhadap tanah adat dalam sistem hukum nasional bersumber dari UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. UUPA juga mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara menjadi tonggak penting bagi pengakuan tanah adat, khususnya yang berada di kawasan hutan. Sejak putusan itu, pemerintah lewat peraturan menteri agraria mengatur mekanisme penetapan dan pendaftaran tanah adat supaya masyarakat hukum adat memperoleh kepastian hukum atas wilayahnya.
Unsur-Unsur Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Supaya tanah adat diakui secara hukum, harus dibuktikan dulu keberadaan masyarakat hukum adat yang menguasainya. Beberapa unsur yang umumnya diperiksa meliputi: adanya sekelompok orang yang masih terikat tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, adanya pranata dan perangkat hukum berupa kelembagaan adat, adanya wilayah hukum adat yang jelas batas-batasnya, adanya hubungan yang erat antara masyarakat itu dan tanah atau wilayahnya, serta adanya lembaga dan perangkat hukum adat yang masih ditaati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanah adatnya dilakukan oleh pemerintah daerah lewat peraturan daerah, setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi yang melibatkan panitia khusus, tokoh adat, dan kajian akademis. Tanpa penetapan resmi ini, klaim atas tanah adat cenderung sulit dipertahankan ketika berhadapan dengan pihak yang memegang sertifikat atau izin dari negara.
Syarat dan Prosedur Pendaftaran Tanah Adat
Masyarakat hukum adat yang ingin memperoleh kepastian hukum atas tanah adatnya bisa mengajukan permohonan penetapan dan pendaftaran lewat pemerintah daerah dan kantor pertanahan setempat. Langkah pertama adalah pengajuan permohonan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat kepada bupati atau wali kota, dilengkapi bukti keberadaan komunitas, struktur kelembagaan adat, dan peta wilayah adat yang diklaim.
Pemerintah daerah kemudian membentuk panitia untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan, melibatkan tokoh adat, akademisi, serta perwakilan masyarakat sekitar yang mungkin punya klaim tumpang tindih. Hasil verifikasi itu menjadi dasar penyusunan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Setelah pengakuan itu terbit, barulah tanah adat bisa dipetakan dan didaftarkan ke kantor pertanahan, baik sebagai tanah ulayat komunal atas nama kesatuan masyarakat hukum adat, maupun sebagai tanah individual warga adat yang dibagi menurut hukum adat setempat.
Proses ini sering memakan waktu bertahun-tahun karena melibatkan banyak pihak dan rawan sengketa batas dengan desa tetangga, izin usaha yang sudah terlanjur terbit, atau klaim tanah negara di lokasi yang sama. Pendampingan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum sering diperlukan supaya masyarakat hukum adat bisa melalui proses administratif yang cukup rumit ini sampai tuntas.
Ilustrasi
Sebuah komunitas masyarakat adat di Kalimantan memiliki tanah ulayat seluas ribuan hektare yang dikuasai secara turun-temurun untuk berladang dan berburu. Ketika sebuah perusahaan perkebunan memperoleh HGU di sebagian wilayah tersebut, terjadi konflik berkepanjangan antara warga adat dan perusahaan. Setelah melalui proses hukum dan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat, pengadilan mengakui hak ulayat komunitas tersebut dan memerintahkan perusahaan mengeluarkan areal yang terbukti tanah adat dari konsesi HGU-nya.
Di Sumatera Barat, tanah ulayat dikenal dengan istilah “tanah pusako” yang dikelola berdasarkan hukum adat Minangkabau, bersifat komunal di bawah penguasaan kaum, dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas layaknya tanah bersertifikat perorangan. Pemerintah daerah setempat mengatur mekanisme pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar lewat perjanjian dengan pemangku adat, sehingga investasi tetap bisa berjalan tanpa menghapus hak masyarakat adat atas tanahnya.
Kesalahpahaman Umum
Banyak orang mengira tanah yang belum bersertifikat otomatis berstatus tanah negara yang bisa dimohonkan haknya oleh siapa saja. Padahal kalau tanah itu nyata dikuasai masyarakat hukum adat, statusnya bukan tanah negara bebas, melainkan tanah adat yang haknya harus dihormati sebelum negara memberikan hak apa pun di atasnya kepada pihak lain.
Kesalahpahaman lain adalah menganggap tanah adat sama sekali tidak bisa dimanfaatkan pihak luar. Sebenarnya tanah adat tetap bisa dimanfaatkan investor atau pemerintah lewat kerja sama dan perjanjian dengan masyarakat hukum adat serta pemangku adatnya, asalkan melalui proses konsultasi dan persetujuan yang benar, bukan lewat penguasaan sepihak tanpa melibatkan masyarakat setempat.
Kesalahpahaman ketiga adalah anggapan bahwa pengakuan tanah adat otomatis berlaku di seluruh Indonesia begitu satu komunitas diakui di suatu daerah. Kenyataannya, pengakuan masyarakat hukum adat dilakukan per wilayah lewat peraturan daerah masing-masing, sehingga komunitas adat di provinsi lain harus mengajukan proses penetapan tersendiri meski punya akar budaya yang serupa.