Definisi
Nikah siri adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Akadnya biasanya dihadiri wali, dua saksi, dan seorang tokoh agama, lalu berhenti di situ tanpa buku nikah.
Dalam hukum Indonesia, sah dan tercatat adalah dua hal berbeda. UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama, lalu pada ayat berikutnya mewajibkan pencatatan. Konsekuensinya, nikah siri tidak dianggap sebagai perbuatan haram oleh negara, tetapi juga tidak menghasilkan satu pun dokumen yang bisa dipakai untuk menuntut hak. Yang hilang bukan keabsahannya di mata agama, melainkan kemampuan membuktikannya di hadapan pengadilan dan instansi mana pun.
Konsekuensi Hukum
Kerugian nikah siri hampir seluruhnya jatuh pada istri dan anak.
- Tidak ada bukti perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Tanpa itu, klaim sebagai istri sulit diterima instansi mana pun.
- Sulit menggugat cerai. Istri siri tidak bisa langsung mengajukan cerai gugat, karena pengadilan lebih dulu meminta perkawinannya disahkan lewat isbat nikah.
- Hak waris rawan hilang. Ketika suami meninggal, istri siri tidak otomatis diakui sebagai ahli waris dan biasanya harus berhadapan dengan keluarga suami di pengadilan.
- Harta bersama sulit dituntut. Perlindungan harta bersama melekat pada perkawinan yang tercatat, sehingga aset atas nama suami sulit dibagi.
- Akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu. Ini berdampak sampai ke urusan sekolah, paspor, dan pendaftaran ahli waris.
- Tidak ada akses ke tunjangan. Tunjangan istri bagi pegawai, hak pensiun janda, dan penambahan anggota keluarga pada jaminan sosial semuanya menuntut buku nikah.
Sebagian dampak pada anak diperlunak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sejak putusan itu, anak yang lahir di luar perkawinan tercatat dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan, misalnya lewat tes DNA atau alat bukti lain yang diakui hakim. Hubungan itu tidak muncul sendiri; harus ditetapkan melalui pengadilan.
Dasar Hukum
Kewajiban mencatatkan perkawinan bersumber dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kini dibaca bersama perubahannya dalam UU No. 16 Tahun 2019. Kompilasi Hukum Islam mempertegasnya lewat Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Perlu digarisbawahi bahwa UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Angka 16 tahun bagi perempuan yang masih beredar di banyak tulisan lama sudah tidak berlaku. Pasangan di bawah 19 tahun wajib memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan, dan Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman khusus bagi hakim yang mengadili permohonan tersebut.
Kesalahpahaman Umum
“Nikah siri itu ilegal dan bisa dipidana.” Sampai saat ini tidak ada undang-undang di Indonesia yang mempidana pelaku nikah siri. Rancangan aturan ke arah itu pernah dibahas tetapi tidak pernah disahkan. Yang terjadi bukan hukuman, melainkan hilangnya perlindungan.
“Kalau sudah ada surat dari penghulu kampung, berarti tercatat.” Surat semacam itu bukan akta nikah. Hanya KUA yang berwenang menerbitkan buku nikah bagi pasangan Muslim.
“Anak nikah siri adalah anak haram.” Secara hukum negara, istilahnya anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Statusnya dapat diperbaiki lewat isbat nikah atau lewat penetapan asal-usul anak.
“Nikah siri membebaskan suami dari kewajiban nafkah.” Kewajiban itu tetap ada secara agama. Yang sulit adalah menagihnya, karena tidak ada bukti perkawinan yang bisa dipegang.
Jalan Keluar Lewat Isbat Nikah
Cara paling langsung memulihkan status adalah mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pemohon perlu membawa surat keterangan tidak tercatat dari KUA dan menghadirkan wali serta saksi yang dulu hadir saat akad. Bila dikabulkan, penetapan pengadilan menjadi dasar KUA menerbitkan buku nikah dengan tanggal akad yang asli, sehingga perkawinan dianggap sah sejak awal.
Permohonan bisa ditolak bila pada saat akad terdapat halangan perkawinan, misalnya suami masih terikat perkawinan sah tanpa izin poligami, atau salah satu pihak masih di bawah usia minimal tanpa dispensasi.
Ilustrasi
Seorang perempuan menikah siri pada 2015 dan memiliki dua anak. Ketika suaminya meninggal, keluarga suami menolak mengakuinya sebagai istri dan menguasai seluruh peninggalan. Karena akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, klaim anak sebagai ahli waris pun ditolak.
Ia mengajukan gugatan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan menarik seluruh ahli waris suami sebagai pihak, menghadirkan wali yang dulu menikahkan dan dua saksi akad. Setelah perkawinannya disahkan, ia dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan menuntut bagian warisan bagi dirinya serta anak-anaknya.